SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng khususnya minyak curah. Meski stok minyak goreng kini melimpah, Ganjar menyayangkan harganya masih terlalu tinggi.
Ganjar mengatakan, sentilan yang diucapkannya beberapa lalu merupakan suara dari masyarakat yang sudah gemas.
“Kalau kita hitung ya sejak desember kita mulai operasi pasar, ini sudah bulan maret mau masuk april sebenarnya ini waktu yang sangat lama untuk sebuah negara yang memproduksi minyak goreng terbesar di dunia,” ujar Ganjar dari keterangan tertulis Jumat (26/3/2022).
Kebijakan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET), kata Ganjar, memang membuat stok minyak goreng kini melimpah. Tapi tidak berlaku untuk minyak goreng curah. Bahkan di Jateng, Ganjar menyebut stoknya hampir tidak ada.
Ganjar sempat berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait saat bertemu di acara bersama Presiden pagi tadi. Ganjar mendorong agar distribusi minyak goreng curah seharga Rp 14ribu dimudahkan.
“Kalau setelah sekarang melimpah dengan kebijakan yang HET dicabut, serta merta saat itu migor melimpah tapi mahal. Nah pertanyaannya harga rendah untuk masyarakat yang level bawah itu mana,” tegasnya.
Ganjar membeberkan, di Jateng saat ini stok minyak goreng kemasan dengan harga Rp 23.000 /liter ada sebanyak 575.064 liter. Kondisi itu surplus dengan kebutuhan yang tercatat sebanyak 458.064 liter.
Kondisi ini berbeda dengan minyak goreng curah. Ganjar mengatakan, hampir di tiap kabupaten kota kosong. “Kami sedang upayakan ini untuk mencari terobosan-terobosan dan insyaallah nanti melalui BUMN kita akan dapat di tanggal 3-4 april akan datang di (Pelabuhan) Tanjung Emas kurang lebih 3ribu ton minyak curah. Tapi ini kan lama,” kata Ganjar.
Sementara untuk menuju ke sana, masyarakat mau tidak mau harus membeli minyak goreng kemasan yang harganya masih tinggi.
Baca Juga: Catat! Yenny Wahid Sebut Subsidi Industri Biodiesel Layak Dialihkan untuk Stabilitas Minyak Goreng
“Jangka pendeknya akhirnya mereka harus beli yang 23ribu. Itu jangka pendeknya, itulah keluhan yang muncul kepada kami,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar mencermati sejumlah aturan yang dinilai akan memperlambat distribusi minyak curah. Sebab dalam aturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan mendaftar dan mengikuti sejumlah syarat untuk mendapat minyak goreng curah.
“Ini jadi panjang. Maka ini saya teruskan ke Menperin agar dipangkas lebih cepat. Memang harus dikontrol, tapi bagaimana lebih cepat,” ucapnya.
Ganjar juga kembali menegaskan, agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen diawasi dan dikendalikan. Perusahaan, kata Ganjar, mesti diajak untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan DMO tersebut.
“Kalau itu bisa dilakukan kita tidak akan kucing-kucingan dan kita bisa tanggung jawab bersama dan kita bisa duduk dengan perusahaan atau industri migor ini,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
Tutorial Cara Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Resmi Pemerintah
-
Kenapa Snaptik Populer sebagai TikTok Downloader? Ini Alasannya
-
Fakta-Fakta Miris Erfan Soltani: Demonstran Iran yang Divonis Hukuman Mati
-
Suzuki Fronx vs Honda WR-V: Ini 9 Perbandingan Lengkap yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli
-
BRI Peduli Bangun Saluran Air di Desa Depok, Wujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan