SuaraJawaTengah.id - Federasi Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX (FSP Bun IX) mengadakan aksi unjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang.
Mereka menolak pembangunan kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) di wilayah Kebun Ngobo Desa Wringinputih Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
Ketua FSP Bun IX, Susmono mengatakan pekerja melakukan penolakan pembangunan kampus Polimarin tersebut karena akan berdampak terhadap mata pencaharian mereka.
"Selain itu, kampus tersebut tidak cocok dibangun di Kabupaten Semarang, lebih baik dibangun di Kebun Siluwok Batang yang dekat laut dan terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN," ungkap Susmono, Selasa (12/04/22).
Susmono menegaskan bahwa hasil dari Kebun Ngobo sangat produktif.
"Kita itu dari hasil penilaian menjadi yang terbaik di PTPN IX dan nomor lima terbaik secara nasional. Jadi, dari pada mengorbankan lahan produktif lebih baik kampus Polimarin dibangun di Batang, disini per hektare bisa menghasilkan 1.800 karet," paparnya.
Dia mengungkapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampus Polimarin seluas 30,80 hektare.
"Kami tegaskan bahwa FSP Bun IX tidak menolak pemerataan pendidikan. Tapi kami minta itu dilakukan dengan hati nurani, memertimbangkan semua hal, luluhkan ego agar hasil yang diperoleh juga baik dan maksimal," kata Susmono.
Diakuinya, dengan menggunakan lahan Kebun Ngobo, akan mengganggu unit bisnis PTPN IX. Karena sebelumnya, lahan seluas 3.100 hektare di Kebun Siluwok telah alih fungsi menjadi kawasan PSN.
Baca Juga: Ramadhan ke-10, Ini Jadwal Azan Magrib Waktu Buka Puasa di Kota Semarang
Susmono menuturkan , awalnya penunjukan Kebun Ngobo sebagai rencana kampus Polimarin tidak masalah.
Saat itu, diusulkan lahan di Kebun Ngobo, Kebun Siluwok Batang, Kebun Balong Jepara, dan Kebun Merbuh Kendal.
"Kebun Ngobo saat itu yang direkomendasikan. Namun masalah muncul saat tahun 2020, Kebun Siluwok menjadi lokasi PSN sehingga lahan karet berkurang drastis," paparnya.
Karena ada PSN tersebut, lahan PTPN sudah berkurang luasnya secara signifikan.
"Jadi kalau sekarang ada pembangunan kampus, lahan perkebunan akan berkurang lagi. Berkurangnya lahan juga berdampak bagi pekerja, baik dari sektor keamanan, pemeliharaan, dan tenaga panen," kata Susmono.
Susmono menyampaikan aksi dilakukan di kantor BPN karena ada informasi akan dilakukan pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Jokowi: PSI Punya Target Besar di 2029, Bukan Sekadar Lolos ke Senayan
-
Soroti Krisis Kepercayaan, Yoyok Sukawi Desak PSSI Transparan Soal Isu Penundaan Kongres
-
Polda Jateng Selidiki Kematian Dugaan Bunuh Diri Taruna Akpol: Baru Ikuti Pembukaan Pendidikan
-
Ini Identitas Taruna Akpol yang Tewas Diduga Bunuh Diri
-
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Minta Kepala OPD Kumpulkan Rp568 Juta untuk THR