Tarif Borobudur Naik, Said Didu Beri Komentar Menohok dan Sentil Menteri Luhut

SuaraJawaTengah.id - Mantan Sekertaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyebut kenaikan tiket masuk Candi Borobudur sebagai kebijakan yang aneh.

Pasalnya sosok, yang mengetok palu kenaikan harga tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.

Ia berpendapat, seharusnya yang berhak menentukan tarif Candi Borobudur adalah direksi BUMN melalui analisis kelayakan dan pelayanan.

“Keputusan agak aneh. Borobudur itu dikelola oleh BUMN sehingga tarifnya ditentukan oleh direksi BUMN melalui analisis kelayakan dan pelayanan,” cuitnya katanya melalui twitter pribadinya @msaid_didu, Minggu (5/6/2022).

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Harga Tiket Masuk ke Candi Borobudur Menjadi Rp 750 Ribu

“Ini kok keputusan tarif ditetapkan oleh Menko,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Pengelolaan Wisata Candi Borobudur diserahkan kepada PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) yang merupakan anak perusahaan dari BUMN.

Kemudian ia berpesan agar setidaknya pemangku kebijakan jangan merusak negeri sendiri kalaupun tak dapat memperbaiki.

“Jika tidak mampu memperbaiki negeri ini, minimal jangalah dirusak,” tuturnya.

Unggahan Didu rupanya mendapat beragam tanggapan dari warganet.

Baca Juga: 4 Kelebihan di Balik Naiknya Tiket Candi Borobudur Jadi Rp750 Ribu Versi Luhut

“Khusus pelajar tiket Rp5.000, dibaca dulu dong beritanya,” tegur akun @ali***.

“Borobudur cuma ada satu di seluruh dunia. Pantas jika dihargai mahal. Orang yang tidak bisa menghargai masuk untuk hanya mengejek, merusak warisan leluhur. Apalagi untuk pelajar hanya Rp5.000. Kepana disebut merusak,” tambah akun @sem****.

“Padahal pemerintah gak ikut buat itu candi! Cuma memelihara dan renov aja. Gitu kok pasang tarif mahal? Ngotak enggak sih,” umpat akun @dec***.

“Bayar Rp50ribu aja udah mahal malah sekarang suruh bayar segitu! Stress Indonesia!,” keluhnya.

“Baru tahu kalau dikelola BUMN kenapa tidak pemerintah daerah setempat ya daeng?,” tanya akun @nta****.

“Kan dia menteri  segala bisa om, jadi bisa bikin apa aja semau dia. Ini udah bukti era Jokowi krisis SDM, karena cukup dengan single fighter bisa tangani dari bisnis candi, minyak goreng, bisnis vaksin, dll. dia bisa pegang dan kuat. Hebat kan,” ujar akun @qhs***.

Kontributor: Sakti Chiyarul Umam