Perlu Dialog Pelaku Wisata Soal Tarif Masuk Candi Borobudur

SuaraJawaTengah.id - Menunda kenaikan harga tiket naik ke struktur Candi Borobudur harus dibarengi dialog pemanfaatan wisata berbasis masyarakat. Mengukur manfaat kawasan wisata super prioritas bagi warga sekitar candi.   

Pelaku wisata di kawasan Candi Borobudur menyambut baik penundaan tersebut. Informasi kenaikan harga tiket yang “fantastis” dapat menganggu minat wisatawan berkunjung ke Borobudur.

Sebab hingga kini, Candi Borobudur masih menjadi magnet utama wisatawan datang ke Borobudur. “Kami masih kesulitan menawarkan paket wisata tanpa menjual Candi Borobudur,” kata Kirno Prasojo, Ketua Forum Rembug Kluster Pariwisata Borobudur, Kamis (9/6/2022).

Kirno berharap, rencana kenaikan harga tiket serta pembatasan jumlah pengunjung naik ke area stupa utama Candi Borobudur dilakukan bertahap.

Baca Juga: Minta Masyarakat Tak Over Reaktif Tanggapi Kenaikan Tiket Candi Borobudur, Luhut: Jangan jadi Bangsa Nyinyir!

Perlu dialog dengan pelaku usaha wisata di kawasan Candi. “Menentukan langkah itu harus dialog dengan stakeholder. Tadi jelas, Balai Konservasi. Tapi dengan para pelaku ekonomi juga harus diajak," paparnya.

Membatasi jumlah wisatawan naik ke struktur candi, 1.200 orang per hari akan berdampak pada melubernya pengunjung ke desa-desa sekitar kawasan.

Butuh kesiapan menyambut wisatawan, bukan hanya dari segi pembagunan infrastruktur namun juga sumber daya manusia.

“Bertahap, jangan langsung diberlakukan. Ada tahapan sambil menunggu masyarakat siap. Kalau langsung dibatasi sekian, ada yang sudah siap, ada yang belum. Pembatasan itu bertahap. Sambil menyiapkan lingkungan. Saya kira lebih baik," ujar dia.

Pembangunan fisik Borobudur melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menurut Kirno belum menyentuh pembangunan mental para pelaku usaha.  

Baca Juga: Luhut Jawab Kritikan Dirinya Ikut Campur Urusan Tiket Masuk Candi Borobudur

Gebyar di sekitar kompleks Candi Borobudur baru sebatas memperbaiki jalan, membangun drainase, dan menambah lampu, namun belum sampai mengubah cara pikir warga sebagai tuan rumah kawasan wisata prioritas.

“Contoh kasus: Dari PUPR kan ada sekitar 300 lebih homestay yang sudah dibuatkan. Itu belum mencapai 50 persen yang sudah siap. Baru dibuatkan secara fisik, tapi SDM-nya belum," ucapnya.

Musim libur Lebaran kemarin menjadi uji coba kesiapan warga menerima tamu yang membludak. Banyak pengunjung wisata yang mengaku tidak kebagian tempat menginap, sedangkan disisi lain banyak home stay mengeluh tidak kebagian tamu.

Manajemen reservasi dan keterisian home stay, mulai bisa dikelola lebih baik oleh mereka yang tergabung dalam wadah Kampung Home Stay Borobudur.

“Masih banyak pemilik home stay tidak menyediakan kamar untuk tamu pada musim Lebaran kemarin. Alasannya mau dipakai untuk keluarga yang mudik. Kalau sudah bisnis kan tidak bisa seperti itu. Soal mind set, itu yang harus kita siapkan," tambahnya.

Menurut Ketua Forum Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Magelang, Edwar Alfian, pemerintah perlu melakukan kajian sosial sebagai dasar menetapkan tarif tiket.

Masyarakat perlu dilibatkan agar dapat mengantisipasi dampak dari kenaikan harga tiket Candi Borobudur.

“Menyiapkan pelaku wisata, pelaku UMKM. Mereka jadi tahu, jika harga naik ke candi sekian apa yang harus dilakukan,” kata Edwar.

Pelaku wisata mendukung pemberlakuan wisata berkualitas melalui pembatasan pengunjung naik ke Candi Borobudur. Pertanyaannya, apakah kesiapan infrastruktur, SDM dan potensi sudah mengarah kesana.

Dia khawatir penerepan wisata berkualitas di kompleks candi, tidak nyambung dengan para pelaku wisata di sekitarnya yang masih berpola pikir wisata massal.

“Pemerintah membuat program quality tourism di kompleks Candi Borobudur, tapi masyarakat masih cenderung quantity tourism. Yang penting turis banyak, daya beli standar," pungkasnya.

Kontributor : Angga Haksoro Ardi