SuaraJawaTengah.id - Proses Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemekaran Kabupaten Banyumas 2005-2025 menyisakan tiga tahun lagi. Meski begitu hingga saat ini pemekaran tersebut masih terkendala status moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Menurut Bupati Banyumas, Achmad Husein menjelaskan nantinya Kabupaten Banyumas akan dimekarkan menjadi tiga bagian. Tiga daerah tersebut nantinya adalah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas Barat.
Ibukota di Kabupaten Banyumas akan dipindahkan ke Kecamatan Banyumas dan ibukota Kabupaten Banyumas Barat akan berada di wilayah Kecamatan Wangon.
Pemekaran wilayah ini hingga menyedot perhatian dari PDI Perjuangan pusat. Melalui postingan di media sosial, akun media sosial tersebut menyinggung perihal pemekaran Kabupaten Banyumas yang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Rencana pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah tampaknya masih belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya ada sejumlah kendala yang kini harus dihadapi," tulis admin PDI Perjuangan melalui media sosial terverifikasi yang diposting belum lama ini.
Disinggung mengenai postingan tersebut Husein menyangkal jika dirinya tengah melempar isu pemekaran wilayah. Menurutnya siapapun boleh memperbincangkan tidak terkecuali.
"Saya tidak pernah melempar isu (pemekaran). Siapapun boleh memperbincangkan tidak terkecuali," katanya saat dikonfirmasi seusai pelepasan calon jamaah haji di GOR Satria Purwokerto, Rabu (22/6/2022).
Menurutnya, pemekaran wilayah ini termasuk tugas dan amanat yang harus dilakukan olehnya. Husein menyebut landasan dari pemekaran wilayah tersebut adalah RPJP dan Perda.
"Saya kalau tidak menjalankan berarti tidak tanggung jawab, tidak sesuai sama amanat, karena telah tertulis di Perda no 7 tahun 2009 dan RPJP tahun 2005-2025. Motivasi saya adalah keyakinan bahwa perda itu tujuannya untuk memakmurkan rakyat," terangnya.
Baca Juga: Tim Gabungan Jaring Sembilan Pasangan Tidak Resmi di Purwokerto
Husein menjelaskan Kabupaten Banyumas sudah sangat siap untuk pemekaran wilayah. Selain wilayah yang memiliki keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat tiap tahun juga diklaim telah mencukupi.
"Kita pengadilan dan kejaksaan sudah ada dua kepolisian tinggal bagi orang saja. Rumah sakit sudah ada dua. PAD kita Rp 890 M. Jadi sebetulnya kita sudah siap sekali untuk pemekaran. Namun saat ini tahapan baru sampai di Provinsi," tutupnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga