Meski Keturunan Kerajaan Siau, Sebanyak 15 Ribu Orang Tanda Tangani Petisi Naturalisasi Jordi Amat Dibatalkan

SuaraJawaTengah.id - Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat kembali menegaskan bahwa dirinya berdarah Indonesia.

Pemain keturunan Indonesia-Sanyol itu bahkan menunjukan dokumen yang menunjukan dirinya merupakan keturunan raja MD Kansil dari Kerajaan Siau, Sulawesi Utara.

Melalui akun instagramnya, Jordi Amat membagikan dokumen yang menunjukkan dirinya adalah keturunan dari Raja MD Kansil, Kerajaan Siau, Sulawesi Utara.

Berdasarkan dokumen tersebut, Jordi Amat mempunyai gelar YM. Pangeran Jordi Amat Maas. Dokumen tersebut ditandatangani Ketum dan Sekjen Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara yang tertanggal 1 Juli 2022.

Meski Jordi Amat memiliki keturuan kerajaan Siau. Akun instagram @garudarevolution.ina tetap ngotot meminta pemerintah untuk membatalkan proses natulisasi Jordi Amat.

Bahkan petisi untuk membatalkan proses naturalisasi Jordi Amat yang digarap akun tersebut telah ditanda tangani sebanyak 15 ribu orang.

"15.000 telah tanda tangan. Petisi adalah langkah bijaksana daripada mencaci maki di kolom komentar," tulis keterangan caption akun tersebut.

Akun ini masih tak terima Jordi Amat berkarir di Liga Malaysia. Alih-alih tetap berkarir di Eropa untuk memotivasi pemain muda Indonesia.

"Karena menurut kami pindah ke JDT adalah langkah yang kurang tepat untuk pemain naturalisasi istimewanya akan segera dirampungkan,"

Baca Juga: Ramai Desakan Naturalisasinya Dibatalkan, Jordi Amat Bagikan Dokumen Keturunan Raja

"Kami ingin tetap pemain naturalisasi berkarir di Eropa atau minimal liga top Asia seperti Jepang dan Korea. Hal itu juga seperti yang STY minta diawal program naturalisasi," paparnya.

Akun ini juga menghargai berpendaan pendapat para pecinta sepak bola terkait keputusan Jordi Amat menerima pinangan klub Johor Darul Ta'zim.

"Untuk kalian yang tetap setuju naturalisasi Jordi Amat dilanjutkan. Silahkan suarakan pendapat kalian dengan tidak menghina atau mencaci yanh tidak sependapat,"

"Kita negara demokrasi, berbeda pendapat dan sudut pandang itu adalah hal biasa," pungkasnya.

Kontributor : Fitroh Nurikhsan