SuaraJawaTengah.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.
"Saya ingin bupati, wali kota, gubernur, betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan tim pengendalian inflasi di pusat," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Arahan itu khususnya disampaikan Presiden Jokowi untuk mengatasi laju inflasi yang disebabkan kelompok pangan.
Presiden Jokowi meminta agar setiap pemerintah daerah (pemda) bisa mengidentifikasi harga-harga komoditas pangan apa saja yang tinggi di wilayahnya masing-masing.
Baca Juga: Pengertian Inflasi dan Karakteristik yang Perlu Diwaspadai
Identifikasi itu dibarengi dengan pengecekan oleh tim pengendalian inflasi terkait ketersediaan pasokan pangan di masing-masing daerah agar bisa disambungkan dan memenuhi satu sama lain.
Menurut laporan Gubernur BI Perry Waluyo dalam kesempatan lebih awal, inflasi di Indonesia berada di angka 4,94 persen pada Juli 2022 terutama disebabkan inflasi komoditas pangan yang bergejolak mencapai 11,47 persen.
Presiden Jokowi meyakini bahwa apabila sinergi dan kerja sama antara pemda dengan TPID-TPIP bisa dilaksanakan dengan baik dapat kembali menekan laju inflasi di bawah 3 persen.
"Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID-TPID, TPIP, semuanya bekerja. Rampung. Selesai. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3. Selesai. Wong kita barangnya juga ada kok," ujarnya.
Untuk itu Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan regulasi agar pemda dapat menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing diperuntukkan menutup biaya transportasi komoditas pangan yang diketahui menjadi masalah.
Selain itu Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna menanggulangi keluhan tingginya harga tiket pesawat, yang diperlukan dalam hal kargo pengangkutan komoditas antardaerah.
Berita Terkait
-
THR Ada, Harga Naik: Ramadan Makin Berat untuk Masyarakat?
-
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi Pada 4-11 Maret, Pemerintah Daerah Diminta Respons Cepat
-
Wanti-wanti Maruarar Sirait ke PIK: Tak Ada Pagar dan Rumah Eksklusif
-
Sorotan BI Rate, Data Perdagangan, dan Utang Luar Negeri dalam Sepekan ke Depan
-
Ribuan Siswa, Guru dan Stakeholder Pendidikan Bakal Hadiri Festival Literasi Nasional 2025
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
-
Komunitas Milenial Bergerak Sukses Gelar Aksi Sosial BERMANJA di Yogyakarta
-
Emas Antam Tembus Harga Tertinggi Sepanjang Masa Hari Ini, Jadi Rp1.742.000/Gram
-
Alasan Koster Naikkan Tunjangan DPRD Bali Karena Kasihan Bebannya Berat
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
Terkini
-
BRI Peduli Salurkan 5.000 Paket Sembako untuk Warga Grobogan
-
Semarang Jadi Tuan Rumah Pembuka Superchallenge Super Prix 2025
-
BRI Purwodadi Bagi-bagi Takjil, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan
-
Berkat Program Speling, Banyak Penyakit Terdeteksi Secara Dini
-
BRI Peduli Bagikan 1.500 Paket Sembako untuk Warga Jatingaleh