SuaraJawaTengah.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan yang mesti diterapkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan edukasi ke masyarakat agar lebih rasional, serta diikuti pengetatan pembelian BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran.
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah idealnya sebesar 25 persen saja. Langkah tersebut dilakukan agar dampaknya terhadap inflasi tidak terlalu besar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Saya belum menghitung persis, tetapi jangan lebih dari 25 persen. Tentu ini sangat tergantung pada konsumsi dan efek dominonya, karena pasti akan berdampak pada biaya transportasi, yang juga berpengaruh pada biaya distribusi pangan," kata FX Sugiyanto dari keterangan tertulis Selasa (30/8/2022).
Baca Juga: Angkut BBM Pakai Mobil Bertangki Modifikasi, Dua Warga Aceh Besar Ditangkap
Menurutnya, kenaikan harga BBM harus diimbangi pula dengan pembatasan pembelian bersubsidi, mengingat selama ini BBM subsidi seperti Pertalite lebih banyak dikonsumsi oleh orang mampu. Penerapan pembatasan dengan menggunakan aplikasi MyPertamina merupakan langkah yang sudah tepat, karena teknologi ini juga memungkinkan adanya pendataan yang lebih baik.
"Saya sempat nongkrong di SPBU, dan mengamati yang membeli Pertalite itu banyak mobil – mobil mewah, seperti ada Honda CRV dan Alphard. Memang tidak ada larangan, tapi kita harus melihat dari sisi keadilan sosial," ungkapnya.
FX Sugiyanto menambahkan, polemik terkait kebijakan rencana kenaikan BBM ini akan menjadi edukasi ke masyarakat, agar memiliki pemikiran yang lebih rasional. Namun, yang terpenting pemerintah harus punya alasan yang masuk akal dan adil, karena ini punya dampak berbeda – beda terhadap masyarakat.
"Lebih baik terjadi perdebatan di masyarakat, daripada pemerintah langsung melakukan kenaikan harga. Memang negatifnya harga mulai naik, tapi sisi baiknya masyarakat melihat pemerintah tidak diam – diam dalam mengambil keputusan," tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Adhi Wiriana menyarankan sejumlah langkah agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu besar terhadap kenaikan inflasi. Pertama, pelaku usaha harus melakukan efisiensi anggaran ataupun biaya.
Baca Juga: Subsidi BBM Dinikmati Rumah Tangga Mampu, Cuitan Dandhy Laksono: Propaganda Pemerintah
"Artinya, untuk hal – hal yang sifatnya tidak urgent bisa diminimalkan. Jadi, biaya semata – mata hanya untuk kegiatan produksi," ujarnya.
Adapun yang kedua, lanjut Adhi, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan baik darat, laut maupun udara tetap terjangkau oleh masyarakat. Jika kenaikan tarif angkutan tidak lebih dari 2-3 persen, hal itu masih bisa diterima oleh masyarakat.
"Pemprov Jateng mungkin juga perlu memperbanyak program angkutan gratis seperti di Jakarta, supaya lebih sejahtera dan masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi," terangnya.
Selanjutnya yang ketiga, Adhi menyarankan agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan di sektor kesehatan, pendidikan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
"Beasiswa perlu diperbanyak, orang berobat tidak dipersulit dan harga obat-obatan murah sebagai salah satu bentuk layanan pemerintah," jelasnya.
Adhi Wiriana menambahkan, idealnya inflasi di Jawa Tengah tidak lebih dari 5 persen, mengingat kenaikan upah di wilayah ini rata – rata juga tidak lebih dari jumlah tersebut. Jika inflasi melebihi angka tersebut, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan memunculkan persoalan lain seperti kriminalitas.
"Kalau inflasi terlalu tinggi, apalagi jika sampai dua digit, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan hal lain termasuk kriminalitas," tukas Adhi.
Sementara itu, terkait dengan bantuan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai sebagai bantalan untuk menghadapi kenaikan BBM, Adhi menyambut positif hal tersebut. BPS sendiri berusaha terus menyusun data yang akurat, sehingga pemberian subsidi kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
"Walaupun bantalan tidak ke seluruh masyarakat, tapi kita tetap berusaha melahirkan data akurat untuk mendukung bantalan tadi, seperti subsidi listrik dan lain – lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pakar Energi Sebut Jika Subsidi Energi Diberikan Bentuk Produk Bakal Tak Tepat Sasaran
-
Beli Pertamax Series Bisa Dapat Potongan Rp 300 per Liter, Begini Caranya
-
Siap-siap! Skema Subsidi BBM-Listrik Diganti Jadi BLT, Aturan Pekan Depan Keluar
-
Update Harga BBM November 2024, dari Pertamina, Shell hingga Vivo Semua Naik?
-
Subsidi Energi Bocor, Orang Kaya Nikmati Rp100 Triliun Per Tahun
Tag
Terpopuler
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Daftar 7 Artis Indonesia dan Selebgram Terseret Kasus Judi Online: Dari Wulan Guritno hingga Gunawan Sadbor
Pilihan
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
-
Anak Buah Pimpinan MPR Dikabarkan Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia
-
Derbi Indonesia! Duel Samuel Silalahi vs Julian Oerip di UEFA Youth League
Terkini
-
Adu Kekayaan para Calon di Pilgub Jateng 2024: Andika-Hendi vs Luthfi-Yasin
-
Masjid Tanpa Kunci Khoiru Ummah: 24 Jam Menerima Tamu Allah
-
BRI Peduli Bantu Korban Erupsi Gunung Lewotobi, Layanan Perbankan Dialihkan
-
Cuaca Ekstrem Picu Angin Puting Beliung dan Longsor di Banyumas, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada
-
Kondisi Cuaca Semarang, Diprediksi Udara Kabur Hari Ini