Harga BBM Naik, Ekonom Yakin Indonesia Bisa Menghadapi Dampak Terburuknya

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tambahan anggaran bantalan sosial senilai Rp24,17 triliun. Bantuan itu, salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Pada 31 Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi telah memulai pembagian BLT BBM secara simbolik melalui Kantor Pos Jayapura di Papua.

Jokowi menyebut BLT itu akan diterima 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan tersebut, presiden berharap kemampuan masyarakat menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok menjadi lebih baik.

Selain BLT BBM, juga ada bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Adapun anggaran yang akan digelontorkan untuk subsidi gaji itu sebesar Rp9,6 triliun.

Baca Juga: Pertalite Naik Jadi Rp 10.000, Solar Jadi Rp 6.800

Kemudian juga ada bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk subsidi transportasi daerah. Anggaran itu diambil dari pengalihan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dan ditujukan bagi pengemudi ojek dan nelayan hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Nilai total anggaran yang disiapkan sebesar Rp2,17 triliun.

Cendikiawan Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra memandang bahwa penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN memang tidak dapat dihindari. Hal ini untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang berkali-kali lockdown akibat likuiditas keuangan yang terganggu.

Azyumardi menyebutkan keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM bisa dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak terkejut dan panik. Kemudian, kebijakan ini hendaknya melibatkan banyak pihak.