SuaraJawaTengah.id - Pemkot Magelang menyerahkan bangunan kantor yang saat ini digunakan kepada Markas Besar TNI. Akhir sengketa kepemilikan tanah eks Markas Komando (Mako) AKABRI.
Mabes TNI, Kementerian Keuangan RI, dan Pemkot Magelang, menyepakati pengembalian tanah eks Mako AKABRI kepada Mabes TNI.
Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Magelang menerima hibah tanah dan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih, serta kantor Balai Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (BPLK) Kemenkeu.
“Pihak pertama menerima pengembalian pemanfaatan aset kantor yang sekarang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Magelang. Diserahkan kepada Panglima TNI,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono, Rabu (14/9/2022).
Kantor Pemkot Magelang akan dipindah ke Kantor BPLK milik Kemenkeu di Jalan Yos Sudarso, Kota Magelang. Pemkot menyiapkan dana cadangan Rp60 miliar untuk membangun kantor baru di lokasi tersebut.
Kementerian Keuangan meminta waktu 2,5 tahun untuk membangun kantor baru BPLK, sebelum diserahkan kepada Pemkot Magelang.
Pemeritah Kota Magelang juga meminta waktu 3 tahun untuk membangun kantor, setelah lahan dan bangunan diserahkan. “Untuk membangun 2 tahun, proses pindah 1 tahun,” jelasnya.
Menurut Joko, kantor DPRD Kota Magelang tetap menempati lokasi sekarang. Pemkot Magelang mendapat hibah Gedung Wiworo Wiji Pinilih karena akses masuk menuju kantor DPRD melewati belakang gedung ini.
Terkait luas kantor baru Pemkot Magelang seluas 1,4 hektare yang tidak selebar tanah sekarang, Joko memperkirakan kantor baru akan dibangun bertingkat. “Setelah 5 tahun, boyongan semua OPD pindah ke kantor baru,” paparnya.
Baca Juga: Ikut Vaksinasi, Peserta Beruntung Ini Dapat Hadiah Sepeda Motor dari Polres Tanjungbalai
Joko menjelaskan, kesepakatan ini berlaku sejak penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), 13 September 2022.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Asisten Logistik Panglima TNI, Haryono, Sekjen Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, dan Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, serta Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz mengatakan, kesepakatan ini menjadi penting sebagai kejelasan status hukum kepemilikan aset tanah dan bangunan eks Mako AKABRI di Jalan Sarwo Edhie Wibowo.
“Ini penting karena jadi jelas status hukumnya. Persoalan yang sudah lama, hari ini bisa diselesaikan bersama-sama,” kata Muchamad Nur Aziz.
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga