SuaraJawaTengah.id - Analis politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan Partai Nasional Demokrat harus mengunci Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi di pemilu presiden 2024.
Jika Partai Nasdem tidak dapat mengunci PKS dan Demokrat dalam koalisi, menurut Ahmad, Partai Nasdem bisa kehilangan momentum.
Ahmad menyebut dinamika politik menuju 2024 masih dinamis dan komunikasi politik antar partai intens dilakukan. Itu sebabnya, menurut Ahmad, Nasdem pada titik ini harus mengunci PKS dan Demokrat dalam satu barisan sebelum ditarik oleh koalisi yang lain.
Ahmad mengatakan apabila dilihat dari pengelompokan partai yang akan berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden pada pilpres 2024 mendatang, maka terlihat bahwa PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon sendiri tanpa koalisi karena telah memenuhi syarat 20 persen.
Sementara Partai Golkar, PAN, dan PPP telah membentuk Koalisi Indonesia Baru, dan Gerindra akan berkoalisi dengan PKB, maka partai yang tersisa adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat.
"Dengan demikian, menurut saya tidak ada pilihan lain bagi Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai PKS dan Partai Demokrat," kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur itu.
Dia mengatakan dengan dibangunnya koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka merupakan perpaduan antara basis nasionalis Demokrat dan nasionalis religius.
Mengenai figur Capres, dia mengatakan jika koalisi ini permanen maka figur yang memiliki peluang besar untuk diusung adalah Anies Baswedan karena Nasdem dan PKS tidak memiliki kader untuk diusung.
Sedangkan Demokrat mendorong Agus Harimurti Yudhoyono, namun popularitas dan elektabilitas tidak cukup meyakinkan untuk dijadikan capres sehingga politik kompromistis tentu diambil agar Anies dan AHY dapat disandingkan.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Jika Nasdem Tak Bisa Kunci PKS, dan Demokrat akan Kehilangan Momentum
"Jika koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat dipertemukan oleh figur yang sama maka secara otomatis mereka telah melepaskan basis ideologis masing-masing," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
SBY: Matahari di Partai Demokrat Hanya Satu, Mas AHY
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Demokrat Murka SBY Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Akun TikTok Diberi 3 Hari untuk Minta Maaf
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Apel Siaga Bulan K3 Nasional, Semen Gresik Tegaskan K3 sebagai Budaya dan Prioritas Utama
-
Warga Pati Berpesta: Kembang Api Sambut Tumbangnya Bupati Sudewo
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api
-
Pantura Jateng Siaga Banjir dan Longsor! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat Ekstrem
-
3 MPV Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2005 ke Atas: Mewah, Nyaman, dan Kini Gampang Dirawat!