SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas mengatakan mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan pengkhianat negara.
Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan arahan kepada Camat, Kepala Desa, serta aparatur negara dan Forkompimda se-Kabupaten Blora.
Pengarahan itu dilakukan oleh Bupati Blora pasca kejadian istri perangkat desa di Kabupaten Blora meminta uang sumbangan dari penerima bantuan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
"Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara," kata Ganjar di Semarang Rabu (21/9/2022).
Ganjar menjelaskan, kenaikan BBM itu sudah melalui pertimbangan matang. Mengingat harga minyak dunia terus naik sehingga pemerintah pusat melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu dengan cara memangkas subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun untuk kemudian dialokasikan ke sektor lain.
"Memangnya kita menaikkan BBM itu dengan tertawa dan bersenang-senang? Tidak. Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian musti dilakukan. Bukan menaikkan tetapi mengurangi subsidi," jelasnya.
Ganjar menyayangkan ketika pemberian kompensasi BBM kepada masyarakat tidak mampu justru diselewengkan. Kasus terakhir yang sampai ke telinga Ganjar adalah seorang istri dari perangkat desa di Kabupaten Blora yang memotong uang bantuan kompensasi BBM itu. Dalih pelaku adalah uang potongan itu untuk sumbangan.
Terkait kasus itu, Ganjar mengapresiasi gerak cepat dari kepolisian yang langsung memeriksa dan Bupati Blora yang langsung mengumpulkan Camat, Kades, dan Forkompimda.
"Saya mengingatkan kepada mereka, nggak boleh, apapun nggak boleh (memotong bantuan) dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau nggak besok diproses, pasti diproses," katanya.
Ganjar juga meminta selama pembagian kompensasi BBM dan bantuan langsung tunai ini sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab masih ada laporan bahwa ada masyarakat dalam kategori mampu bahkan nama seorang kepala desa masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Kita minta ini diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau. Satu juga ingatkan lagi nggak boleh memotong seluruh bantuan yang ada," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Buntut Penggeledahan "Ponpes" di Sukoharjo, Taj Yasin Pastikan Pendampingan Psikologis Anak-Anak
-
Ancaman Megathrust di Wisata Jateng, Sarif Abdillah Desak Hotel dan Destinasi Punya Standar Mitigasi
-
Bikin Bangga Indonesia! Inovasi Kelas Dunia Antarkan Semen Gresik Raih 4 Bintang di APQO 2026
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya
-
Kembangkan Potensi Alam, Potret Desa Karangjengkol Purbalingga Raih Indonesia Awards 2026