SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas mengatakan mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan pengkhianat negara.
Hal itu dikatakan Ganjar saat memberikan arahan kepada Camat, Kepala Desa, serta aparatur negara dan Forkompimda se-Kabupaten Blora.
Pengarahan itu dilakukan oleh Bupati Blora pasca kejadian istri perangkat desa di Kabupaten Blora meminta uang sumbangan dari penerima bantuan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
"Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara," kata Ganjar di Semarang Rabu (21/9/2022).
Ganjar menjelaskan, kenaikan BBM itu sudah melalui pertimbangan matang. Mengingat harga minyak dunia terus naik sehingga pemerintah pusat melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu dengan cara memangkas subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun untuk kemudian dialokasikan ke sektor lain.
"Memangnya kita menaikkan BBM itu dengan tertawa dan bersenang-senang? Tidak. Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian musti dilakukan. Bukan menaikkan tetapi mengurangi subsidi," jelasnya.
Ganjar menyayangkan ketika pemberian kompensasi BBM kepada masyarakat tidak mampu justru diselewengkan. Kasus terakhir yang sampai ke telinga Ganjar adalah seorang istri dari perangkat desa di Kabupaten Blora yang memotong uang bantuan kompensasi BBM itu. Dalih pelaku adalah uang potongan itu untuk sumbangan.
Terkait kasus itu, Ganjar mengapresiasi gerak cepat dari kepolisian yang langsung memeriksa dan Bupati Blora yang langsung mengumpulkan Camat, Kades, dan Forkompimda.
"Saya mengingatkan kepada mereka, nggak boleh, apapun nggak boleh (memotong bantuan) dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau nggak besok diproses, pasti diproses," katanya.
Ganjar juga meminta selama pembagian kompensasi BBM dan bantuan langsung tunai ini sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab masih ada laporan bahwa ada masyarakat dalam kategori mampu bahkan nama seorang kepala desa masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Kita minta ini diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau. Satu juga ingatkan lagi nggak boleh memotong seluruh bantuan yang ada," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Apel Siaga Bulan K3 Nasional, Semen Gresik Tegaskan K3 sebagai Budaya dan Prioritas Utama
-
Warga Pati Berpesta: Kembang Api Sambut Tumbangnya Bupati Sudewo
-
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Bupati Pati: Dari Jual Beli Jabatan hingga Suap Proyek Kereta Api
-
Pantura Jateng Siaga Banjir dan Longsor! BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat Ekstrem
-
3 MPV Bekas Rp50 Jutaan Tahun 2005 ke Atas: Mewah, Nyaman, dan Kini Gampang Dirawat!