Capres 2024, Akankah Masih Memilih Pasangan Calon dari Nasionalis dan Religius?

SuaraJawaTengah.id - Calon presiden pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus dibicarakan oleh petinggi partai maupun masyarakat umum. Namun demikian, siapa sosok yang bakal dipilih masyarakat pada pemilu mendatang?

Pengamat politik dari lembaga Komite Pemantau Legeslatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan, secara simbolik formalistik sesungguhnya sosok pasangan calon presiden dan wakilnya dari kalangan nasionalis dan religius masih memiliki peluang besar pada Pemilihan Presiden 2024.

"Setidaknya itu tercermin dari institusi Parpol yang ada sekarang bisa kita petakan pada dua kelompok yakni partai nasionalis dan religius yang membawa simbol keagamaan," kata Syamsudin dikutip dari ANTARA pada Rabu (26/10/2022).

Hanya saja. lanjut dia, dalam praktik perjuangan politiknya sudah mencair dan hampir sama, tanpa memperlihatkan identitas yang kuat, bahkan sekarang ini Parpol dianggap ideloginya sudah jauh bergeser ke pragmatis elektoral.

Baca Juga: Surya Paloh Bicara Soal Kans Kemenangan jika Anies Berpasangan dengan AHY di Pilpres

Sementara di sisi lain, cukup disayangkan karena peminat capres dari parpol yang garis ideologi perjuangannya oleh publik diragukan.

Hal lain yang juga perlu dicermati, kata Syamsuddin, materi kampanye sekarang yang begitu mudah mendikotomikan seseorang dalam kelompok politik identitas dan pluralis.

Dalam hal ini, seolah-olah kaum religius akan ditarik masuk ramah politik identitas dan nasionalis adalah pluralis. Kondisi ini sesungguhnya adalah cara berpikir yang berbahaya dan bisa menyesatkan masyarakat.

"seolah-olah orang religius itu tidak toleran. Padahal sejatinya seseorang semakin religius, maka semakin toleran," kata dia. 

Fenomena lainnya, lanjur dia, para elit secara sadar sengaja memelihara isu nasionalis religius saat Pemilu, semata-mata untuk elektoral saja.

Baca Juga: Ucapan Terima Kasih Mantan Wali Kota Solo Usai Disanksi Teguran Keras DPP PDIP

Padahal sejatinya rekrutmen kandidat capres oleh partai harus dipertanggungjawabkan kepada publik, karena standar integritasnya, kapasitasnya dan bukan karena ada jaminan sokongan pemodal.