SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan dari enam kali pemilu, satu-satunya yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil adalah pemilu 1999.
Menurut Muhaimin hal itu terjadi karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu.
Pada pemilu 1999, kata Muhaimin, rakyat antusias mendorong dan memimpikan sebuah pemerintahan yang baru.
Muhaimin mengatakan partisipasi politik pada saat itu sangat tinggi. Lembaga-lembaga pengawas pemilu, baik inisiatif warga, organisasi, lembaga, bahkan lembaga-lembaga dunia ikut mengawasi.
Tetapi setelah pemilu 1999 disebut Muhaimin mengalami masa penurunan partisipasi, masa pragmatisme oleh pemilu, masa apatisme pemilih. "Masa dimana politik uang kian mendominasi di dalam pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin dalam acara peluncuran Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
"Pemilu kita agak rusak setelah pilkada secara langsung. Karena kompetisinya semua hal, maka money politic menjadi sangat dominan, money politic terutama langsung ke pemilih dan bisa jadi money politics sampai pada penghitungan suara, terutama di daerah-daerah remote area yang jauh dari jangkauan pengawasan rakyat," kata Muhaimin.
"Saya melihat ada pemilihan gubernur satu suara dihargai sampai Rp500 ribu," Muhaimin menambahkan.
Partai politik, menurut Muhaimin, mesti ikut bertanggung jawab memperbaikinya.
PKB, kata Muhaimin, meluncurkan lembaga saksi pemenangan nasional untuk mengawal proses pemilu 2024 sebagai bagian dari tanggungjawab memperbaiki kualitas pemilu.
Baca Juga: Cak Imin dan Prabowo Saling Ngotot Nyapres, Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar?
"Sebab kalau terjadi transaksi pemilihan dengan uang, hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang yang dijual untuk kepentingan suara," kata dia. [rangkuman laporan Suara.com]
Berita Terkait
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Sekjen PKB Soal Usul KPK Capres-Cawapres Harus Kader Partai: Itu Menarik
-
PKB: Usul KPK Soal Capres-Cawapres Wajib Kader Partai 'Pikiran Menarik'
-
Daya Beli Terancam Gegara Harga Naik, DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
-
UU PPRT Disahkan, Menko Cak Imin: Jaminan Sosial PRT Wajib, Bukan Lagi Pilihan!
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
DPRD Jateng Soroti Jalur Maut Silayur Semarang: Tegakkan Aturan atau Korban Terus Berjatuhan!
-
Terinspirasi Candi Borobudur, Artotel Leguna 'Bayi Cantik' di Kota Magelang
-
BRILink Agen Mekaar Jadi Ujung Tombak Inklusi Keuangan di Komunitas
-
PSIS Semarang vs Kendal Tornado FC, Junianto: Kami Ingin Laga yang Menghibur
-
Bagi Dividen Jumbo, BRI Jaga Keseimbangan Imbal Hasil dan Ekspansi Bisnis