Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Minggu, 04 Desember 2022 | 09:08 WIB
Narimo, warga miskin dan cacat yang terlewatkan bantuan sosial dari pemerintah. [Suarabaru.id/Hadepe]

SuaraJawaTengah.id - Nasib miris menimpa soerang warga asal RT 06 RW  04 Desa Mindahan, Kecamatan  Batealit, Kabupaten Jepara bernama Narimo (45).

Meski hidup di garis kemiskinan, namun dia dan keluarganya diketahui tak pernah mendapatkan program bantuan sosial atau bansos yang diluncurkan pemerintah, mulai BLT,  KIS,  PKH maupun beras untuk warga miskin.

Lebih miris lagi, Narimo juga merupakan penyandang disabilitas dengan tinggi sekitar 90 sentimeter itu tidak bisa bicara lancar dan tidak lagi bisa bekerja.

Melansir Suarabaru.id--jaringan Suara.con, ayah dua anak yang tidak  lagi bekerja ini menggantungkan hidupnya pada penghasilan istrinya sebagai buruh ngamplas dengan upah Rp30 ribu / hari.

Baca Juga: Peringatan Hari Disabilitas Internasional

Ia semula pernah bekerja sebagai tenaga  kebersihan disebuah pabrik yang tidak jauh dari rumahnya.  Namun karena kondisi semakin lemah ia tidak lagi bekerja. Sementara duanya sekolah di SMA dan SD.

Permohonan untuk mendapatkan bantuan rehab  rumah tidak layak huni yang diajukan sejak 2019 juga belum dapat direalisasikan.

Beruntung  Narimo, banyak donatur yang tergerak hatinya setelah melihat rumahnya hampir roboh, kemudian membantunya.

Narimo sekarang memiliki sebuah rumah mungil yang dibangun dari uluran tangan dan  belas kasihan para donatur termasuk Baznas dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Manfaat Jepara.

Kini setelah ia memiliki rumah, masih berharap mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang konon menjadi haknya orang miskin.

Baca Juga: Pemkot Surabaya buat Kriya galeri khusus penyandang disabilitas

"Semoga keluhan kami mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jepara.Saya juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah mengulurkan tangannya untuk membantu keuarga kami," ungkap Narimo seperti dilansir, Minggu (4/12/2022).

"Sebenarnya sejak tahun 2020 sudah  kami sudah ajukan dan masukkan  dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun belum juga berhasil,” ujar petinggi Mindahan Agus Heri Purwanto.

Load More