Harga Bahan Pangan di Jateng Melonjak, Legislatif Ingatkan Pemprov Soal Ancaman Inflasi

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Heri Pudyatmoko mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk mengantisipasi adanya ancaman inflasi. Hal ini lantaran beberapa harga komoditas pangan di Jateng terus mengalami gejolak akhir-akhir ini.

Inflasi masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan Pemprov Jateng. Meski inflasi terus menurun pada akhir 2022, namun angka inflasi Jateng berada di kisaran 5,63 persen. Menurut Heri, apabila ketersediaan dan stabilitas harga pangan tidak terjaga dengan baik, inflasi kemungkinan bisa terjadi.

"Apalagi akhir-akhir ini banyak kebutuhan pokok yang harganya naik sangat drastis. Seperti beras, minyak, bawang merah, telur, dan lain-lain. Jadi perlu adanya antisipasi guna menekan kenaikan harga ini, seperti operasi pasar misalnya," ujar Heri Pudyatmoko.

Politisi Partai Gerindra itu mengatatakan, operasi pasar perlu digencarkan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berujung inflasi. Ia meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk terus menggelar operasi pasar guna mengendalikan harga sejumlah komoditas.

Baca Juga: 300 Ton Beras Bulog Segera Digelontorkan Buat Kendalikan Harga

"Perlu juga mencari tahu sebabnya, kenapa terus berulang setiap mendekati hari besar atau adanya perubahan iklim. Tak cuma operasi pasar rutin seperti di hari-hari besar atau momen-momen liburan. Harus digencarkan, karena gejolak harga kebutuhan pangan saat ini tak menentu," ungkap Heri.

Heri juga mengimbau Pemprov Jateng mengawasi pergerakan harga serta kapasitas produksi pangan. Utamanya pada komoditas penting seperti beras, telur, dan lainnya. Pantauan tersebut dilakukan tak cuma dari sisi produsen, tapi hingga ke tingkat penjual dan distributor yang bersentuhan langsung dengan konsumen.

"Pemantauan penting untuk memastikan jalur distribusi ketika terjadi guncangan harga maupun ketersediaan di pasaran. Dengan informasi yang valid, akan mudah untuk melancarkan arus distribusi. Hulu sampai hilir harus terpantau dengan baik," katanya.

Kevalidan informasi, juga harus berlaku pada penyebab terjadinya gejolak dan gangguan harga komoditas pangan. Apalagi selama ini, pemerintah seakan kesulitan mengendalikan harga ketika ada momen hari besar, atau perubahan iklim.

"Dengan mengetahui penyebab secara pasti, sebenarnya pemerintah bisa mengantisipasi sebelum ada gejolak dan gangguan harga. Misal saat ini, harga-harga naik dan pemerintah seakan terlambat mengatasinya," tegas Heri.

Baca Juga: Untuk Penuhi Kebutuhan Cairan dalam Tubuh, Ini Syarat Air Minum yang Aman Dikonsumsi

Beras dan Minyak Jadi Perhatian