Harga Bahan Pangan di Jateng Melonjak, Legislatif Ingatkan Pemprov Soal Ancaman Inflasi

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Heri Pudyatmoko mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk mengantisipasi adanya ancaman inflasi. Hal ini lantaran beberapa harga komoditas pangan di Jateng terus mengalami gejolak akhir-akhir ini.

Inflasi masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan Pemprov Jateng. Meski inflasi terus menurun pada akhir 2022, namun angka inflasi Jateng berada di kisaran 5,63 persen. Menurut Heri, apabila ketersediaan dan stabilitas harga pangan tidak terjaga dengan baik, inflasi kemungkinan bisa terjadi.

"Apalagi akhir-akhir ini banyak kebutuhan pokok yang harganya naik sangat drastis. Seperti beras, minyak, bawang merah, telur, dan lain-lain. Jadi perlu adanya antisipasi guna menekan kenaikan harga ini, seperti operasi pasar misalnya," ujar Heri Pudyatmoko.

Politisi Partai Gerindra itu mengatatakan, operasi pasar perlu digencarkan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berujung inflasi. Ia meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk terus menggelar operasi pasar guna mengendalikan harga sejumlah komoditas.

Baca Juga: 300 Ton Beras Bulog Segera Digelontorkan Buat Kendalikan Harga

"Perlu juga mencari tahu sebabnya, kenapa terus berulang setiap mendekati hari besar atau adanya perubahan iklim. Tak cuma operasi pasar rutin seperti di hari-hari besar atau momen-momen liburan. Harus digencarkan, karena gejolak harga kebutuhan pangan saat ini tak menentu," ungkap Heri.

Heri juga mengimbau Pemprov Jateng mengawasi pergerakan harga serta kapasitas produksi pangan. Utamanya pada komoditas penting seperti beras, telur, dan lainnya. Pantauan tersebut dilakukan tak cuma dari sisi produsen, tapi hingga ke tingkat penjual dan distributor yang bersentuhan langsung dengan konsumen.

"Pemantauan penting untuk memastikan jalur distribusi ketika terjadi guncangan harga maupun ketersediaan di pasaran. Dengan informasi yang valid, akan mudah untuk melancarkan arus distribusi. Hulu sampai hilir harus terpantau dengan baik," katanya.

Kevalidan informasi, juga harus berlaku pada penyebab terjadinya gejolak dan gangguan harga komoditas pangan. Apalagi selama ini, pemerintah seakan kesulitan mengendalikan harga ketika ada momen hari besar, atau perubahan iklim.

"Dengan mengetahui penyebab secara pasti, sebenarnya pemerintah bisa mengantisipasi sebelum ada gejolak dan gangguan harga. Misal saat ini, harga-harga naik dan pemerintah seakan terlambat mengatasinya," tegas Heri.

Baca Juga: Untuk Penuhi Kebutuhan Cairan dalam Tubuh, Ini Syarat Air Minum yang Aman Dikonsumsi

Beras dan Minyak Jadi Perhatian

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pronowo menargetkan penurunan harga beras dan minyak untuk menekan angka inflasi. Ia mengatakan, hal ini sudah dirapatkan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Diketahui, angka inflasi di Jateng terus mengalami penurunan. Per Desember 2022, angka inflasi Jateng berada di kisaran 5,63 persen.

"Dua komoditas ini menjadi perhatian utama kita. Tadi sudah dipimpin oleh Pak Mendagri untuk kita dorong, maka tugasnya sekarang ya sudah, pasokannya terjaga, barangnya ada, itu yang menjadi target utama," kata Ganjar di Hotel Santika, Kota Semarang, Jateng, Senin (13/2/2023).

Ganjar mengaku telah menggencarkan operasi pasar untuk memastikan harga beras dan minyak di pasaran mengalami penurunan, sehingga bisa dijangkau masyarakat. Ganjar Pranowo juga menyiapkan strategi dengan mengatur pola tanam untuk mengontrol suplai dan ketersediaan stok komoditas pangan. Khususnya terkait komoditas penyebab inflasi seperti beras.

"Masalah pertama yang berhasil kami identifikasi adalah luas panennya memang tidak merata," kata Ganjar.

Ganjar mengaku menyiapkan strategi dengan cara mengatur pola tanam. Cara ini menurutnya bisa memudahkan pemerintah untuk memetakan luas lahan, berapa jumlah petani, hingga masa tanam dan panennya.

Adapun saat ini sebaran produktivitas juga belum merata di kabupaten kota. Ganjar mengatakan, produktivitas padi di Jawa Tengah rata-rata di angka 56,37 kw/ha atau sekitar 5,6 ton per hektare.

"Ini kecil, terlalu kecil. Penyebabnya ada dua, satu benihnya kurang bagus, dua pupuknya kurang," ucapnya.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng mencatat alokasi pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk urea, pupuk NPK, dan NKP (+) di Jateng sebesar 1.165.609 ton. Sementara kebutuhannya mencapai 2.011.477,66 ton. Selain itu, tantangan produktivitas juga dipengaruhi perubahan iklim.

Faktor ini, kata Ganjar, membuat situasi pertanian berubah dan tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sehingga menurunkan produktivitas.

Persoalan pupuk memang menjadi perhatian. Ganjar mengatakan, tak hanya daerah namun pemerintah pusat juga harus segera mengambil kebijakan. Di antaranya dengan intervensi membeli hasil pertanian.

"Tidak mungkin produk pertanian khusus pangan tidak diintervensi oleh pemerintah, tidak mungkin, pemerintah harus turun soal ini," ungkapnya.

Ganjar mengatakan, strategi pola tanam ini akan dikomunikasikan dengan para petani. Menurutnya, upaya mengatasi persoalan kelangkaan beras juga membutuhkan dukungan dari para petani.