BKKBN Jamin Anggaran Penanganan Stunting di Tahun Politik Tidak Terganggu

SuaraJawaTengah.id - Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II BKKBN di gelar di Kota Semarang pada 18-22 September 2023.

Pada acara tersebut membahas program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2024.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyatakan anggaran untuk penanganan stunting pada 2024 dipastikan aman. Meski berbarengan dengan tahun politik yang bakal menguras anggaran besar.

Selain itu, Hasto memastikan anggaran yang digunakan sampai akhir tahun 2024 juga dapat digunakan sampai jabatan Presiden Joko Widodo selesai.

"Ini memang sudah direncanakan sampai akhir Desember 2024, Anggaran 2024 adalah anggaran januari sampai desember, ya tentu bisa digunakan. Ini anggaran dari pusat, bisa diguanakan dari Provinsi sampai kabupaten," kata Hasto saat pembukaan Acara Koren II BKKBN di Semarang pada Senin malam (18/9/2023).

Namun demikian, tidak ada penambahan anggaran di tahun 2024. Padahal pemerintah memiliki target besar, yaitu menurunkan stunting dari 21,6 persen menjadi 14 persen sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Jujur ya, tahun 2024 itu tidak hanya kementerian/lembaga ya, tetapi pemerintah daerah juga merasakan, anggaran memang praktis sama dengan tahun 2023, kita harus punya empati karena pemerintah habis punya hajat besar, pemilihan umum, presiden, legislatif, kab/kota aja 517, provinsi ada 38, jadi mengambil anggaran cukup besar, sehingga kita diminta menyesuaikan di tahun 2024," ujar Hasto.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengungkapkan anggaran untuk menangani stunting tidak berpengaruh dengan pergantian kepala daerah.

Sebab, penanganan stunting dan kemiskinan adalah program Nasional.

Baca Juga: Sasar Anak Berisiko Stunting, Gardu Ganjar Buka Pemeriksaan di Kabupaten Tangerang

"Stunting, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungannya dengan pimpinan atau kepala daerah, ini kan masuk program nasional," ujar Sumarno.