Anwar Usman Dicopot dari Ketua, Pakar HTN Unsoed: Putusan MK Tidak Miliki Legitimasi Moral

SuaraJawaTengah.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK usai dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, Selasa (7/11/2023).

Pencopotan itu buntut dari putusan kontroversi MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Muhammad Fauzan menilai keputusan MKMK tidak berpengaruh terhadap putusan MK sebelumnya.

Namun, sanksi yang dijatuhkan kepada Anwar Usman membuat keputusan MK sebelumnya yang sekaligus memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tak memiliki legitimasi moral alias cacat secara moral.

Baca Juga: Langgar Etik Buntut Ucapannya di Podcast, MKMK Jatuhkan Sanksi Teguran Lisan ke Hakim Arief Hidayat

"Kalau ada hakim MK yang dijatuhi sanksi, maka putusan MK itu tidak memiliki legitimasi moral," kata Muhammad Fauzan.

Fauzan menambahkan, pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuumign Raka sejatinya akan terhenti atau harus diganti pasangannya. Dengan syarat, MKMK menambah keputusan dengan memerintah kepada MK untuk menganulir putusan MK No 90.

"Apalagi kalau melhat posisi MK sekarang marwahnya sudah terpuruk, maka mengembalikan harus dilakukan dengan cara-cara keluar dari hukum positif," tegasnya.

Seperti diketahui, Anwar Usman dilarang terlibat dalam sengketa pemilu dan pilpres usai dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Hal itu merupakan buntut dari putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Juga: Breaking News! Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK karena Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).