Disentil Soal Baliho Lebih Banyak Ketimbang Pengurusnya, Sekjen PSI Minta Hasto Baca Survei Dulu

SuaraJawaTengah.id - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta pihak yang menyebut ada partai yang jumlah balihonya lebih banyak dari pengurus untuk membaca survei.

"Mesti baca beberapa survei," kata Raja Juli di sela-sela kunjungan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pati, Jawa Tengah, Minggu.

Raja Juli menyampaikan pernyataan itu saat diminta untuk merespons pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan ada partai yang jumlah balihonya lebih banyak dari pengurusnya.

Terkait hal itu, Raja Juli menekankan beberapa hal. Pertama bahwa sejak Kaesang menjadi Ketua PSI, dia merasa bahwa PSI bukan lagi partai kecil dengan pengurus yang sedikit.

Baca Juga: Di Acara HUT PSI ke-9 Prabowo Subianto Joget Gemoy, Sebut Tak Takut Diejek Capres Lain

"Pengurus kami sudah sampai ke kecamatan-kecamatan sampai di desa. Jadi, jumlah pengurusnya (kami) juga lebih banyak," katanya.

Dia kemudian menyebutkan survei indikator yang menunjukkan bahwa partai dengan jumlah APK paling banyak justru PDIP. "Menurut survei indikator, APK paling banyak itu namanya partainya PDIP. PSI urutan ke-11. Jadi, ada baiknya survei itu dibaca," kata dia lebih lanjut.

Raja Juli selanjutnya meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyebutkan kepada publik terkait partai yang diduga terlibat dalam transaksi triliunan rupiah.

"PSI partai terbuka, partai transparan, siap justru untuk adu data. Semua laporan keuangannya kampanye itu pasti akan dipublished oleh PSI. Apalagi kalau yang minta PPATK. Ya, kita akan sampaikan," kata Raja Juli.

"Tapi PPATK kan melacak itu. Jadi, saya setuju sekali. Buka-bukaan saja, akan kelihatan siapa partai yang paling banyak APK-nya dan mungkin ada transaksi dana ilegal," kata dia lebih lanjut.

Baca Juga: Momen Lucu HUT PSI di Stadion Jatidiri, dari Mic Mati, Prabowo Subianto Ditinggal Sendirian hingga Joget Gemoy

Kaesang Pangarep dan DPP PSI melakukan safari politik ke 12 kota di Jawa Tengah (Jateng) dari 16-20 Desember 2023 untuk mendengar aspirasi masyarakat di daerah tersebut.