SuaraJawaTengah.id - Ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Jawa Tengah (Jateng) Bambang Muryanto menyoroti program Gibran Rakabuming soal makan siang gratis.
Lelaki yang akrab disapa Bambang Pacul itu mempertanyakan anggaran sebesar Rp400 triliun yang akan digunakan untuk program makan siang gratis.
"Paslon nomor 2, dia membuat makan siang gratis, biayanya Rp400 triliun itu uang siapa? Pertanyaan utama itu," kata Bambang Pacul sehabis nobar debat cawapres di Panti Marhaen Kota Semarang, Jumat (22/12/23) malam.
"Habis ada program food estate sekarang menjadi free food, woah food estate jadi free food itu piye?," kelakar Bambang Pacul.
Dijelaskan Bambang Pacul baik program food estate maupun makan siang gratis membutuhkan biaya yang besar. Sehingga keduanya harus dikaji terlebih dahulu agar hasilnya maksimal.
Jika program makan siang gratis itu tidak melalui riset terlebih dahulu. Bambang Pacul khawatir negara buang-buang uang secara mubazir.
"Perlu riset, perlu data, kalau tidak lewat itu duit, bahaya. Nggak bisa uang dibuang seenaknya, bahaya," tegasnya.
Daripada uang Rp400 triliun pakai untuk program makan siang. Lebih baik anggaran besar tersebut dipakai untuk membangun hal-hal yang dapat menguatkan kehidupan bernegara.
"Oh itu nanti mengedukasi rakyat diberi kesempatan untuk memasak dan sebagainya. Itu program charity, that is wrong, itu salah. Itu sosialisme, sikap sosial yang salah arah, gak boleh. Sikap sosial harus membangun kekuatan berbangsa dan bernegara," imbuh Bambang Pacul.
Baca Juga: Buka Debat Cawapres dengan Visi-Misi, Mahfud MD: Ekonomi Indonesia Tak Bisa Tumbuh Karena Korupsi
Selain itu, Ketua Komisi III DPR RI ini juga turut menyentil gagasan cawapres Muhaimin Iskandar yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta.
"Katanya kota yang sudah ada kita kembangkan. Loh itu kenapa Jakarta tidak bisa kita perbaiki? Butuh berapa tahun membangun 40 kota setara dengan Jakarta," herannya.
Bambang Pacul kemudian menyimpulkan makan siang gratis dan membangun 40 kota setara Jakarta adalah dua program yang dibikin ugal-ugalan.
"Jangan fast track, fast track begitu. Membangun bangsa dan negara kok fast track itu nggak boleh. Semuanya harus pakai riset. Itu catatan di sesi ketiga yang saya cermati," tandasnya.
Kontributor : Ikhsan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Satu Siswa SD Meninggal, Luthfi Pastikan Korban Kecelakaan KA Semarang dapat Perawatan Penuh
-
Berkedok Mubaligh, Oknum Polisi di Wonogiri Tega Lecehkan Anak Atasannya Sendiri
-
Tega! Pria di Grobogan Perkosa Nenek Berusia 90 Tahun yang Sedang Sendirian di Rumah
-
Investasi Rp1,2 Triliun Masuk Jateng, Brebes Siap Jadi Sentra Susu Terbesar Asia Tenggara
-
Ngeblong di Perlintasan KA Kokrosono Semarang, Motor Tabrak Kereta Api, 1 Siswa SD Tewas