SuaraJawaTengah.id - Ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Jawa Tengah (Jateng) Bambang Muryanto menyoroti program Gibran Rakabuming soal makan siang gratis.
Lelaki yang akrab disapa Bambang Pacul itu mempertanyakan anggaran sebesar Rp400 triliun yang akan digunakan untuk program makan siang gratis.
"Paslon nomor 2, dia membuat makan siang gratis, biayanya Rp400 triliun itu uang siapa? Pertanyaan utama itu," kata Bambang Pacul sehabis nobar debat cawapres di Panti Marhaen Kota Semarang, Jumat (22/12/23) malam.
"Habis ada program food estate sekarang menjadi free food, woah food estate jadi free food itu piye?," kelakar Bambang Pacul.
Dijelaskan Bambang Pacul baik program food estate maupun makan siang gratis membutuhkan biaya yang besar. Sehingga keduanya harus dikaji terlebih dahulu agar hasilnya maksimal.
Jika program makan siang gratis itu tidak melalui riset terlebih dahulu. Bambang Pacul khawatir negara buang-buang uang secara mubazir.
"Perlu riset, perlu data, kalau tidak lewat itu duit, bahaya. Nggak bisa uang dibuang seenaknya, bahaya," tegasnya.
Daripada uang Rp400 triliun pakai untuk program makan siang. Lebih baik anggaran besar tersebut dipakai untuk membangun hal-hal yang dapat menguatkan kehidupan bernegara.
"Oh itu nanti mengedukasi rakyat diberi kesempatan untuk memasak dan sebagainya. Itu program charity, that is wrong, itu salah. Itu sosialisme, sikap sosial yang salah arah, gak boleh. Sikap sosial harus membangun kekuatan berbangsa dan bernegara," imbuh Bambang Pacul.
Baca Juga: Buka Debat Cawapres dengan Visi-Misi, Mahfud MD: Ekonomi Indonesia Tak Bisa Tumbuh Karena Korupsi
Selain itu, Ketua Komisi III DPR RI ini juga turut menyentil gagasan cawapres Muhaimin Iskandar yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta.
"Katanya kota yang sudah ada kita kembangkan. Loh itu kenapa Jakarta tidak bisa kita perbaiki? Butuh berapa tahun membangun 40 kota setara dengan Jakarta," herannya.
Bambang Pacul kemudian menyimpulkan makan siang gratis dan membangun 40 kota setara Jakarta adalah dua program yang dibikin ugal-ugalan.
"Jangan fast track, fast track begitu. Membangun bangsa dan negara kok fast track itu nggak boleh. Semuanya harus pakai riset. Itu catatan di sesi ketiga yang saya cermati," tandasnya.
Kontributor : Ikhsan
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Semen Gresik Maknai Hari Kartini dengan Mendorong Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif
-
Dorong Bisnis Berkelanjutan, BRI Terapkan Praktik ESG dalam Strategi Operasional
-
BRI Raih Tiga Penghargaan di Infobank 500 Women 2026, Tegaskan Kepemimpinan Perempuan
-
Skandal Investasi Bodong 'Snapboost' di Blora: Nama Guru SMA Terseret, Ratusan Juta Melayang