Legislatif Minta Kenaikan Pajak Hiburan di Kota Semarang Ditunda: 40 Persen Terlalu Tinggi!

SuaraJawaTengah.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak hiburan agar tidak malah mematikan sektor industri hiburan.

"Jangan sampai pajak hiburan malah mematikan pendapatan di bidang hiburan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyoe Winarto di Semarang, Kamis (18/1/2024). 

Apalagi, kata sosok yang akrab disapa Liluk itu, momentum saat ini belum tepat untuk menaikkan pajak hiburan selepas belum lama terbebas dari pandemi COVID-19 dan bersamaan tahun politik.

Diakuinya, pemerintah pusat memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tersebut, namun sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dengan melibatkan kalangan pengusaha sektor hiburan.

Baca Juga: Penanganan Banjir Jadi Program Prioritas Pemkot Semarang, Ini Alasan Mbak Ita

"Kemarin saya dengar Pak Luhut (Menko Marves) membatalkan dulu. Kami lihat, menurut kami, (kenaikan) 40 persen terlalu tinggi," katanya.

Menurut dia, pemerintah boleh saja mengambil kebijakan menaikkan pajak hiburan, tetapi perlu dilakukan diskusi atau dengar pendapat dengan para pelaku sektor industri hiburan.

"Biar mereka (pengusaha hiburan) bisa bernafas, pemerintah juga bisa mendapatkan pendapatan," katanya.

Terutama, kata Liluk, mengenai besaran kenaikan pajak yang perlu dipertimbangkan lagi, sebab hiburan adalah sektor yang paling terdampak saat pandemi COVID-19 sehingga para pelaku industri hiburan baru saja bangkit.

"Mereka terdampak pembatasan, bahkan penutupan. Istilahnya, baru merangkak, kena pajak tinggi. Harapannya dipertimbangkan lagi," katanya.

Baca Juga: Kerugian Diperkirakan hingga Rp300 Juta, Polisi Selidiki Letupan SPBU Undip

Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pajak hiburan terhadap 11 jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.