Debat Pilpres Keempat, AMKI Sebut Gibran akan Tonjolkan Peran Sentral Koperasi dalam Swasembada Pangan

SuaraJawaTengah.id - Menjelang debat keempat Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka dinilai akan kembali tampil memukau seperti yang ditampilkan pada debat kedua beberapa waktu lalu.

Gibran diyakini sangat menguasai tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa, dalam debat keempat Pilpres 2024 yang akan menampilkan para cawapres.

Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) menyoroti khusus tentang Pembangunan Berkelanjutan serta kaitannya dengan Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan.

Sehingga ini berarti akan menitikberatkan pada keberlanjutan program Food Estate yang digagas oleh Presiden Jokowi dan saat ini ditanggung jawabi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga calon presiden.

Baca Juga: Pilpres Semakin Dekat, Ganjar Minta Pendukungnya Disiplin Turun ke Rakyat

Ketua Umum AMKI Frans Meroga Panggabean yakin bahwa Gibran akan menegaskan kepastian berlanjutnya program Food Estate karena penambahan luasan lahan menjadi keharusan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan RI.

Food Estate sejatinya adalah program ekstensifikasi wilayah pertanian karena saat ini rasio kepemilikan lahan per lahan pangan per penduduk hanya 260 m2, di mana merupakan salah satu terendah di dunia, bahkan di Asia Tenggara.

"Memang betul banyak kritikan tentang Food Estate, tapi banyak ahli yang mengatakan bahwa dalam membuka lahan itu harus dinilai minimal 8 musim tanam," kata Frans dari keterangan tertulis pada Sabtu (20/1/2024). 

"Jadi jangan baru sekali musim tanam langsung dianggap gagal, tidak fair itu," imbuh Frans.  

Selanjutnya Frans mengatakan bahwa Cawapres Gibran Rakabuming Raka akan mengutarakan pelibatan koperasi secara sentral sebagai penyempurnaan dari misi swasembada pangan dengan mencontoh negara India.

Baca Juga: Potret Ganjar Pranowo Menginap di Rumah Penerima Bantuan RTLH, Sarungan dan Pakai Kaos Pinguin

India saat ini telah menggeser Cina sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Dengan penduduk yang mencapai 1,4 miliar orang, tetapi India masih mampu surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton.

“Kami telah memberikan masukan bahwa di India semua aktifitas pertanian memberdayakan koperasi. Di India semua pakai koperasi, bukan konglomerasi,” lanjut Frans yang juga adalah Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi).

Oleh karena itu, penting dibuatkan regulasi yang kuat agar seluruh proses penyediaan benih, kecukupan pupuk, pengairan, pestisida, penggilingan panen, pengemasan, penyimpanan, transportasi, sampai sebagai off-taker yang membeli hasil panen dari para petani, serta semua aktifitas lain wajib melalui koperasi.

Lima Syarat Indonesia Raja Beras Dunia

Selanjutnya AMKI memberikan sedikitnya 5 syarat utama agar tercipta ekosistem tentang ketahanan pangan yang benar-benar menyentuh semua proses produksi sejak dari pertanian padi sampai menjadi komoditas beras kepada masyarakat, serta kesemuanya harus melalui koperasi.

“Yang pertama adalah harus dibuatkan regulasi yang kuat agar seluruh proses penyediaan lahan, penyediaan benih, kepastian kecukupan pupuk, pengairan, pestisida, penggilingan saat panen, pengemasan, penyimpanan, transportasi, sampai sebagai off-taker yang membeli hasil panen dari para petani, serta semua wajib melalui koperasi,” jelas Frans.

Syarat kedua, AMKI melihat bahwa BUMDes yang sekarang ada menurut UU Desa sebaiknya diwajibkan berbentuk koperasi serta diatur sebagai koperasi primer di setiap desa yang dapat memilih fokus usaha yang diwajibkan berbeda antar setiap desa di sebuah kecamatan, berdasarkan pilihan proses produksi tadi.

"Ketiga, mengatur Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih sehat dan beroperasi berperan sebagai koperasi sekunder pada setiap kecamatan, di mana menaungi semua koperasi primer dari setiap desa tadi yang merupakan transformasi dari BUMDes," lanjut Frans yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Gibran Center Jawa Tengah.

Selanjutnya mengatur keterlibatan koperasi simpan pinjam (KSP) untuk menciptakan induk koperasi di tingkat Kota / Kabupaten yang beranggotakan semua KUD dari setiap kecamatan serta ditambah dengan KSP itu sendiri.

Syarat ke-empat ini diambil karena diyakini KSP memiliki kompetensi dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan KUD.

Terakhir, dengan saling terhubungnya ekosistem tadi, maka otomatis memungkinkan untuk didorong melalui dukungan digitalisasi, tentunya dengan adanya aplikasi platform digital sebagai penghubung kesemua proses bisnis tadi.

"Jangan lupa aturkan juga kewajiban penggunaan platform digital tersebut agar tercipta kepastian bayar atas pinjaman yang diberikan KSP kepada setiap koperasi ataupun anggota koperasi di bawah naungannya," papar Frans lagi.

Akhirnya AMKI berharap bahwa pengaturan regulasi yang jelas dan kuat tersebut dapat diambil oleh pemimpin nasional berikutnya agar Indonesia dapat tampil sebagai raja beras dunia sebagaimana negara India, juga sekaligus mewujudkan ketahanan pangan melalui swasembada beras.