Semarang Menyala, Sivitas Akademika Undip Ikut Suarakan Kondisi Demokrasi: Hukum Dibuat Bukan untuk Kekuasaan

SuaraJawaTengah.id - Segenap sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menambah deretan Perguruan Tinggi yang turut menyatakan sikap bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu 2024.

Pada Rabu (7/2/2024), pukul 09.00 WIB, mahasiswa, dosen, guru besar sampai alumni berkumpul di Taman Inspirasi Undip. Salah seorang guru besar Muhammad Nur memimpin penyataan sikap bertajuk "Indonesia dalam Darurat Demokrasi".

Nur mulai membuka pernyataan sikap tersebut dengan membeberkan situasi politik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti pelanggaran etika dalam berdemokrasi.

"Hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Bukan untuk tujuan kekuasaan belaka," serunya.

Baca Juga: Menguak Mitos Ratu Ular di Jalan Unnes-Undip, Tukang Ojek Pernah Jadi Korban

Sebagai penyelenggara negara, pemeritah seharusnya mengembalikan dibentuknya tujuan hukum guna tercapainya cita-cita luhur berdasarkan pembukaan UUD 1945.

Dengan begitu, Nur menyeru kepada  penyelenggara pemilu agar dijamin berjalan aman dan damai. Tanpa ada intimidasi dan lain-lainnya yang menciderai demokrasi.

Dia juga menyoroti kondisi demokrasi hari ini mengalami kemunduran. Jadi pelajaran buruk untuk bagi generasi mendatang. Oleh karenanya, Nur mendesak pemerintah untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai leluhur Pancasila.

"Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika, moral dalam kehidupan demokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir," bebernya.

Atas serangkaian pelanggaran etika yang telah terjadi. Nur kemudian mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawal jalannya pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari.

Baca Juga: Potret Jalur Gaza atau Jalan Unnes-Undip: Oleng Sedikit, Udah Pindah Alam!

"Kami mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan untuk mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, bernegara serta tidak tinggal diam atas segala kerusakan etika dan moral yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi," tutupnya.