SuaraJawaTengah.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, capaian intervensi serentak pencegahan tengkes (stunting) di wilayahnya sudah mencapai 1.428.700 orang balita atau sekitar 65,93%. Pada akhir Juni 2024 ditargetkan bisa mencapai 90%.
“Hasil pengukuran dan intervensi serentak sudah sebanyak 1.428.700 balita dari total 2.166.092 balita," kata Nana usai mengikuti rakor evaluasi intervensi serentak pencegahan tengkes secara daring dari kantornya pada Jumat, 21 Juni 2024.
Intervensi serentak pada Juni ini dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (Balita), dan calon pengantin secara berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berkolaborasi dengan BKKBN Jateng.
“Kami selama ini juga sudah membentuk tim kelompok kerja percepatan penanganan tengkes, langsung di bawah Sekda Jateng dan Kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," jelas Nana.
Sejauh ini ada tiga daerah di Jawa Tengah yang pengukurannya sudah mencapai lebih dari 60%, meliputi Banyumas, Rembang dan Kota Tegal.
Nana menegaskan, sisa waktu yang ada pada Juni ini akan digunakan untuk menggenjot percepatan program tersebut. Pemprov Jateng bersama BKKBN, dibantu dengan TNI-Polri akan berkolaborasi untuk mencapai target dari pemerintah pusat.
Bahkan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga akan digerakkan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan langkah percepatan penanganan tengkes ini. Mereka juga akan bekerja sama dengan Puskesmas di masing-masing kecamatan.
"Masih ada waktu bagi kami untuk meningkatkan kembali pengukuran dan intervensi ini. Kami akan maksimalkan," kata Nana.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024: 11 Kepala Kejari di Jateng Diganti, Ada Apa?
Sementara itu, Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, seluruh kepala daerah, mulai gubernur sampai bupati dan wali kota untuk terus mendorong program intervensi serentak pencegahan tengkes ini.
"Lakukan pemantauan di posyandu. Tinggal 9 hari lagi maka kita harus tancap gas. Akhir juni atau memasuki Juli harus sudah tuntas (pengukuran)," katanya saat memberikan arahan.
Muhadjir juga menekankan kepada seluruh posyandu menggunakan alat ukur dan timbang yang sesuai standar. Apabila di tempatnya belum memiliki alat ukur yang sama, maka bisa bergantian dengan posyandu lain yang sudah mendapatkan bantuan alat ukur dan timbang standar.
"Posyandu yang belum punya alat ukur standar bisa bergiliran dengan posyandu yang sudah punya. Jangan pakai alat seadanya. Pengukuran tidak harus serempak. Jangan gunakan alat yang tidak standar," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BRI Permudah Investasi Emas, Fitur Toggle BRImo Mulai dari Rp10.000
-
Ketegangan di Semarang: Mahasiswa Bakar Jelangkung dan Ban, Desak Reformasi Pemerintahan Prabowo
-
Jambore HR 2026, Mengedepankan Fun Learning melalui Experience Based Program
-
Jual-Beli Jabatan Terbongkar, Sudewo Didakwa Raup Rp2,4 Miliar dari Seleksi Perangkat Desa
-
Mahasiswa KKN UNDIP Tanamkan Kreativitas, Literasi Digital, dan Peduli Lingkungan di SDN Padangsari