PDIP Bungkam Soal Pemeriksaan Wali Kota Semarang oleh KPK

SuaraJawaTengah.id - Sekertaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Semarang, Kadar Lusman enggan bicara terkait pemeriksaan anggotanya yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti oleh KPK.

Diketahui, saat ini KPK sedang lakukan penyeledikan terkait dugaan korupsi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Disinggung oleh para awak media terkait kasus tersebut, Pilus sapaan akrabnya menyebut, dirinya tidak berkak bicara atas adanya pemeriksaan KPK terhadap Mbak Ita.

"Saya tidak punya kewenangan berstatmen ini, karena saya bukan ketua," katanya di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (19/7/2024).

Baca Juga: Insentif Pajak Diduga Dikorupsi, KPK Periksa Pejabat Pemkot Semarang!

Lebih lanjut, disinggung mengenai bantuan hukum dari PDI Perjuangan terkait kasus yang sedang dialami kadernya, Pilus menyebut, hal tersebut merupakan ranah dari ketua DPC.

"Ya biarkan ketua yang statmen," ucapanya sambil tergesa - gesa.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah instansi di kompleks Balai Kota Semarang, sejak Rabu (17/7) lalu.

Pada hari pertama penggeledahan, penyidik KPK menyasar Ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.

Pada hari kedua, penyidik KPK menggeledah Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.

Baca Juga: Teka-teki Korupsi di Pemkot Semarang, Mudah Membaca Siapa Tersangkanya

Kemudian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Selain itu, para penyidik KPK sempat mengumpulkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di sebuah ruangan di lantai delapan Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang.

Sejumlah kepala OPD, seperti Kepala Disperkim Yudi Wibowo, Kepala Diskominfo Sunarto, dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Irwansyah turut masuk ke dalam ruangan.

KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu, terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.