Tak Ingin Eks Napiter Kembali ke Kelompok Radikal, Densus 88 Siapkan Program Rumah Transisi

SuaraJawaTengah.id - Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri terus mengupayakan zero residivism dari para mantan narapidana terorisme (napiter). 

Sentuhan humanis dilakukan agar mereka tidak kembali ke kelompok lamanya, termasuk pula mencegah mereka melakukan tindak pidana baru. 

Salah satu wilayah yang jadi fokus Densus adalah Jawa Tengah. 

Pada Rabu (7/8/2024) tim Direktorat Identifikasi dan Sosial (Idensos) Densus 88/AT yang dipimpin Kepala Subdirektorat Integrasi Koordinasi (Inkoor) Dit Idensos Kombes Pol. Indra Kurniawan menemui Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin dan tim di kantornya, Kota Semarang. 

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Kabupaten Sragen, Ini Penjelasan Polisi

Pada kegiatan itu, Indra memaparkan tentang penyiapan program Rumah Transisi dalam rangka upaya zero residivism itu. Bentuknya adalah program penguatan reintegrasi sosial untuk para mantan napiter di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, termasuk pariwisata dan UMKM. 

“Secara teknis nantinya berjalan pentahelix, di antaranya berkolaborasi dengan pemerintah, profesional akademisi, hingga masyarakat yang punya concern di isu ini, target kami zero residivism,” kata Indra. 

Dia menyebut, saat ini Densus 88 berubah pola pada kerja-kerjanya, yakni mengedepankan deradikalisasi. Dia melanjutkan, pada kerja-kerja seperti itu, karakteristik dan potensi tiap daerah tentu berbeda-beda. Di sinilah, identifikasi yang tepat diperlukan agar mendapatkan solusi yang juga tepat.

“Jadi seperti gunung es, yang paling atas adalah deradikalisasi, kalau tidak bisa (dilakukan) baru penegakan hukum, tapi di paling bawah intelijen kami tetap berjalan,” sambungnya. 

Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin menyambut baik rencana kolaborasi dengan Dit Idensos Densus 88. 

Baca Juga: Duh! Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Banyumanik Semarang

“Di Jateng, misalnya ada Baznas yang juga aktif dengan kami memberikan bantuan dan pendampingan, namun karena belum ada program khusus (anggaran), jadi kami mengikuti pola kegiatannya Baznas,” kata Haerudin.