Pengamat UIN Walisongo Ungkap Dampak Politik Uang: Dari Korupsi hingga Praktik 'Balas Jasa'

SuaraJawaTengah.id - Pilkada Kota Semarang tahun 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Namun, di balik semarak kontestasi, isu politik uang (money politics) kembali menjadi bayang-bayang yang meresahkan.

Praktik ini bukan hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menyuburkan budaya korupsi, yang berdampak luas pada tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Money politics telah lama menjadi masalah krusial dalam pemilu di Indonesia, termasuk pada Pilwalkot Semarang 2024. Modusnya beragam, mulai dari pembagian uang langsung, pemberian sembako, hingga janji-janji pembangunan.

Kholidul Adib, pengamat politik dari UIN Walisongo, menegaskan bahwa praktik ini dapat mencederai demokrasi dengan memprioritaskan kekuatan finansial dibandingkan integritas kandidat atau program kerja.

Baca Juga: Prabowo Dukung Cagub Jateng, Bawaslu Telusuri Potensi Pelanggaran Netralitas Presiden

“Kandidat dengan dukungan dana besar cenderung lebih mudah menang, bukan karena visi misinya, tetapi karena praktik transaksional yang melibatkan uang,” ujar Adib.

Menurutnya, kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses politik dan menodai keadilan demokrasi.

Dampak Politik Uang: Korupsi Sebagai “Balas Jasa”

Dr. Adib menambahkan, biaya tinggi dalam kontestasi politik mendorong kandidat terpilih untuk “mengembalikan modal” melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Money politics membuka peluang besar terjadinya korupsi. Ini menjadi siklus yang sulit dihentikan karena kebutuhan untuk membayar kembali pendukung, pengusaha, atau bahkan penjudi politik," jelasnya.

Baca Juga: Target Menang di Pilkada! Kaesang Pangarep Kerahkan Pengusaha Muda Door to Door di Semarang

Data dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa setiap tahun, 30-40% anggaran pemerintah berpotensi bocor akibat praktik korupsi. Dengan APBN sebesar Rp3.000 triliun, kebocoran ini setara dengan Rp1.000 triliun—jumlah yang cukup untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara nasional.