Kenaikan PPN Jadi Pemicu Fenomena Frugal Living: Protes atau Adaptasi Sosial?

SuaraJawaTengah.id - Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen menuai berbagai reaksi di tengah masyarakat. Salah satu respons yang mencuri perhatian adalah maraknya tren frugal living atau gaya hidup hemat, yang tampaknya berkembang menjadi lebih dari sekadar pilihan finansial—melainkan sebuah bentuk pernyataan sikap terhadap kebijakan fiskal.

Fenomena ini menggarisbawahi ketegangan sosial-ekonomi yang muncul akibat kebijakan pajak yang dirasa membebani.

Banyak masyarakat menganggap kenaikan PPN langsung memengaruhi kebutuhan harian mereka, menekan daya beli, dan menambah tekanan ekonomi di tengah situasi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya pulih.

Namun, tren frugal living ini juga dapat dilihat sebagai peluang untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong konsumsi yang lebih terarah.

Bagaimana Posisi Indonesia?

Dikutip dari ANTARA, Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, tarif PPN Indonesia termasuk tinggi. Singapura dan Thailand, misalnya, mematok tarif sebesar 7 persen, sementara Filipina menetapkan 12 persen, sama dengan rencana tarif PPN Indonesia pada 2025.

Meski demikian, struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh sektor informal membuat dampak kebijakan ini lebih terasa dibandingkan negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.

Langkah Responsif yang Diperlukan

Untuk mencegah kegelisahan sosial dan memastikan penerimaan publik, pemerintah perlu meningkatkan transparansi terkait alokasi dana hasil pajak. Selain itu, insentif seperti pengurangan pajak penghasilan, subsidi kebutuhan pokok, dan bantuan untuk UMKM dapat menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Juga: Wajah Baru ASPIKOM DIY-Jateng, Optimis Majukan Ilmu Komunikasi di Tingkat Nasional

Tren frugal living juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan program edukasi keuangan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diajak menghemat, tetapi juga diarahkan untuk mengelola keuangan secara strategis, seperti berinvestasi atau merencanakan kebutuhan jangka panjang.

Dampak Jangka Panjang

Fenomena ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan kebijakan fiskal yang inklusif dan berbasis data. Jika dikelola dengan baik, gaya hidup hemat ini dapat menjadi katalis bagi pengelolaan ekonomi yang lebih bijaksana, baik di tingkat individu maupun nasional.

Sebaliknya, jika tidak diimbangi dengan langkah responsif, penurunan konsumsi domestik sebagai motor utama ekonomi Indonesia dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.