Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun

Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa program bantuan keuangan desa ini merupakan bagian dari strategi besar pembangunan daerah yang mengutamakan pemberdayaan dari tingkat bawah.

Dengan desa sebagai titik awal pembangunan, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan lebih merata dan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa dipacu lebih cepat.

“Kalau desanya kuat, wilayahnya juga akan kuat. Kita tidak bisa hanya membangun dari atas ke bawah. Pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput harus menjadi prioritas,” ujar Luthfi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta memperkuat ketahanan pangan dan energi lokal. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa harus terus diperkuat.

“Bantuan keuangan ini bukan sekadar angka, tapi tanggung jawab moral kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Jawa Tengah tidak tertinggal, bahkan mampu menjadi motor kemajuan daerah,” pungkasnya.

Dengan alokasi anggaran yang besar, pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat secara aktif, diharapkan program ini mampu membawa perubahan nyata dan berkelanjutan di seluruh pelosok Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi optimistis bahwa 2025 akan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan desa sebagai pondasi utama kemajuan daerah.