Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan desa dengan menyiapkan alokasi bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025.

Bantuan ini akan disalurkan ke 8.593 titik di seluruh Jawa Tengah dan difokuskan untuk mendorong pembangunan infrastruktur desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya akan menjadi stimulan pembangunan, tetapi juga harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Baca Juga: Ini 7 Amalan Bulan Syawal yang Dianjurkan untuk Dilakukan

“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujar Luthfi usai memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan APIP dan APH di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (8/4/2025).

Selain pengawasan oleh lembaga formal, Pemprov juga mendorong partisipasi publik dengan membuka pos aduan di masing-masing kabupaten.

Langkah ini diambil sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menghindari aduan-aduan liar yang dapat menyesatkan proses pembangunan di tingkat desa. Menurut Luthfi, peran serta masyarakat dan sinergi antarelemen akan menjadi kunci suksesnya program ini.

“Pos aduan ini penting untuk menyaring informasi, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Kita ingin semua pihak bisa mengawal dana desa secara maksimal,” tambah mantan Kapolda Jateng itu.

Bantuan keuangan tersebut akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, khususnya yang mendukung sektor pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Baca Juga: Jadwal dan Keutamaan Puasa Syawal 2025: Sampai Kapan Kita Bisa Berpuasa?

Infrastruktur seperti saluran irigasi tersier dan sekunder, jalan-jalan desa yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar lokal, serta sarana penopang swasembada pangan akan menjadi prioritas penggunaan dana.

Luthfi mengimbau seluruh kepala desa untuk tidak ragu dalam melaksanakan program pembangunan yang telah dirancang. Ia menjamin, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan penuh agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua," jelasnya.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar seluruh perangkat desa mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Penggunaan dana harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

"Dana ini harus di-manage dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah," tegas Luthfi.

Dalam kesempatan yang sama, Luthfi juga memberi pesan kepada semua pihak agar tidak mengganggu jalannya pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya suasana kondusif, kolaboratif, dan saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama dalam pembangunan Jawa Tengah dari desa.

Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa program bantuan keuangan desa ini merupakan bagian dari strategi besar pembangunan daerah yang mengutamakan pemberdayaan dari tingkat bawah.

Dengan desa sebagai titik awal pembangunan, ia yakin kesejahteraan masyarakat akan lebih merata dan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa dipacu lebih cepat.

“Kalau desanya kuat, wilayahnya juga akan kuat. Kita tidak bisa hanya membangun dari atas ke bawah. Pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput harus menjadi prioritas,” ujar Luthfi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta memperkuat ketahanan pangan dan energi lokal. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa harus terus diperkuat.

“Bantuan keuangan ini bukan sekadar angka, tapi tanggung jawab moral kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Jawa Tengah tidak tertinggal, bahkan mampu menjadi motor kemajuan daerah,” pungkasnya.

Dengan alokasi anggaran yang besar, pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat secara aktif, diharapkan program ini mampu membawa perubahan nyata dan berkelanjutan di seluruh pelosok Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi optimistis bahwa 2025 akan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan desa sebagai pondasi utama kemajuan daerah.