SuaraJawaTengah.id - Di tengah berbagai janji pemerataan pembangunan, masih banyak potret pendidikan yang jauh dari kata layak.
Salah satunya datang dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di SD Negeri Karangbale 01, Kecamatan Larangan, puluhan siswa kelas 2 harus menjalani proses belajar mengajar bukan di dalam kelas, melainkan di teras masjid.
Padahal, sekolah ini berstatus sebagai sekolah negeri. Namun karena keterbatasan ruang belajar, para siswa terpaksa belajar di luar ruangan. Gedung sekolah yang tersedia hanya memiliki enam ruangan.
Lima ruangan digunakan untuk kelas 1, 3, 4, 5, dan 6, sementara satu ruangan lainnya difungsikan sebagai ruang guru dan kepala sekolah.
“Mereka terpaksa belajar di luar ruangan karena tidak memiliki ruang kelas. Bangunan gedung sekolah yang hanya memiliki 6 ruangan itu digunakan 5 ruang kelas untuk belajar siswa dan satu ruangan lainnya digunakan sebagai ruang guru dan kepala sekolah itu,” tulis Instagram @KabarPemalang.
Situasi ini bukan hanya mencerminkan masalah infrastruktur, tapi juga mencerminkan persoalan sistemik yang sudah berlangsung lama: pendidikan dasar belum menjadi prioritas utama.
Siswa-siswi yang masih duduk di bangku kelas 2, yang mestinya mendapat perhatian khusus karena masih berada dalam fase pembentukan dasar literasi dan numerasi, justru harus menghadapi cuaca panas dan berisiknya suasana luar ruangan saat belajar.
Guru-guru tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Tanpa kelas, tanpa fasilitas yang memadai, namun tetap mendampingi siswa dengan semangat.
Simpati Netizen dan Kekesalan Terhadap Pemerintah
Hal ini menuai perhatian publik, termasuk netizen di media sosial. Banyak dari mereka menyampaikan empati, kritik, hingga sarkasme atas kondisi yang tak seharusnya terjadi di sebuah sekolah negeri.
Dari rasa hormat kepada guru, komentar ini muncul sebagai bentuk dukungan:
“Rispek sama ibu gurunya semangat trs buu,” tulis seorang netizen, menunjukkan kekaguman terhadap keteguhan para pendidik yang tetap berjuang di tengah keterbatasan.
Namun, di balik dukungan, muncul juga kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah pusat.
“Mbangu IKN lebih penting ketimbang mbangun sekolahan brooo,” tulis akun lain, menyindir alokasi anggaran negara yang dianggap lebih berpihak pada proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), ketimbang menyelesaikan persoalan pendidikan dasar.
Sebagian netizen membandingkan dengan daerah lain yang bahkan mengalami kondisi lebih parah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Jokowi: PSI Punya Target Besar di 2029, Bukan Sekadar Lolos ke Senayan
-
Soroti Krisis Kepercayaan, Yoyok Sukawi Desak PSSI Transparan Soal Isu Penundaan Kongres
-
Polda Jateng Selidiki Kematian Dugaan Bunuh Diri Taruna Akpol: Baru Ikuti Pembukaan Pendidikan
-
Ini Identitas Taruna Akpol yang Tewas Diduga Bunuh Diri
-
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Minta Kepala OPD Kumpulkan Rp568 Juta untuk THR