Kepesertaan JKN Kota Semarang Capai 99,88 Persen, Lampaui Target RPJMN

Risiko ini berlaku meskipun jaminan kesehatan mereka saat ini telah ditanggung oleh program UHC lokal.

Imbauan untuk Peserta Mandiri 

Secara spesifik, BPJS Kesehatan menyoroti segmen peserta yang paling banyak menghadapi masalah tunggakan iuran, yakni peserta mandiri kelas 3.

Walaupun saat ini sebagian besar dari mereka telah kembali aktif berkat intervensi program UHC, kelompok ini secara jumlah jiwa masih menjadi penyumbang tunggakan terbesar di kota Semarang.

“Secara jumlah jiwa, paling banyak memang di kelas 3 mandiri, meski sekarang sebagian besar sudah aktif melalui program UHC,” ungkapnya.

Menanggapi adanya isu terkait potensi kebijakan “pemutihan” tunggakan yang tengah dibahas di level pusat, Sari mengimbau masyarakat untuk tidak menunda kewajiban pembayaran mereka.

Menunggu kebijakan yang belum pasti dapat memperpanjang risiko masa non-aktif dan potensi denda.

"Kami sarankan jika mampu, tetap mencicil tunggakan," katanya.

Dengan angka 99,88 persen penduduk telah tercakup, Semarang telah membuktikan efektivitas kolaborasi antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Akhirnya Ditemukan: Kisah Pilu Pencarian Mahasiswa UIN Walisongo yang Hanyut di Sungai Jolinggo

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.

"Kami tentu berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat. Harapannya, capaian ini bisa terus dipertahankan agar seluruh warga tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan,” tutup Sari.