- Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengingatkan jajaran fokus pada tugas organisasi karena suhu politik internal memanas.
- Mandat kepemimpinan Ketua Umum dan Rais 'Aam sah dari Muktamar dan tidak bisa dicabut forum selain Muktamar.
- Penyelesaian konflik internal harus melalui islah, karena memelihara perbedaan berpotensi mendatangkan kerugian bagi NU.
SuaraJawaTengah.id - Suhu politik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas menjelang akhir masa kepengurusan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, mengeluarkan peringatan keras bagi pihak-pihak yang terus memperkeruh suasana dan meminta agar semua jajaran fokus pada penyelesaian tugas organisasi.
Amin Said menegaskan bahwa seruan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Tujuannya jelas, agar energi kolektif organisasi tidak terkuras habis hanya untuk meladeni polemik dan pusaran tuduhan yang justru kontraproduktif.
Menurutnya, manuver politik yang mencoba menggoyang kepemimpinan PBNU saat ini adalah tindakan sia-sia. Ia menjelaskan bahwa baik Ketua Umum maupun Rais ‘Aam adalah pemegang mandat tertinggi yang sah dari Muktamar.
Oleh karena itu, tidak ada satu forum pun yang bisa mencabut mandat tersebut di tengah jalan, kecuali melalui mekanisme yang telah diatur secara ketat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum," tegas Amin Said dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia secara spesifik menyoroti bahwa wewenang untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) pun tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Rais ‘Aam, misalnya, tidak memiliki kuasa untuk menyelenggarakan MLB tanpa persetujuan dan kebersamaan dengan Ketua Umum PBNU.
Proses untuk menggelar MLB sendiri, lanjut Amin, memiliki syarat dan ketentuan yang sangat ketat, sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk melengserkan kepemimpinan dengan mudah.
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” kata Amin.
Dengan masa khidmat kepengurusan PBNU yang akan berakhir pada Januari 2027, atau tersisa sekitar satu tahun lagi, Amin menilai langkah paling bijak adalah memfokuskan seluruh energi untuk menuntaskan program kerja yang ada.
Selain itu, persiapan menuju Muktamar berikutnya seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia menandaskan bahwa memelihara konflik hanya akan mendatangkan kerugian atau mudarat bagi NU sebagai jam'iyah dan jamaah. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah islah atau rekonsiliasi.
“Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
KPK Bongkar Modus Jual-Beli Kursi Unsoed: Rektor Beri Akses User ID untuk Loloskan Camaba
-
Orang Mulai Curhat ke Chatbot, Psikolog UGM: Profesi Kami Bisa Tergeser AI
-
Sidang Korupsi Fadia Arafiq: Eks Ajudan Bongkar Titipan Uang OPD untuk THR dan Ribuan Parsel
-
Luthfi Tantang Kepala Daerah Jaga APBD: Tak Boleh Ada Satu Rupiah Pun Salah Sasaran
-
Unsoed Buka Suara Usai Rektor Kena OTT KPK: Warek I dan Warek 4 Pegang Kendali Pimpinan