SuaraJawaTengah.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat peran dalam menjaga kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan melalui peresmian Unit Kerja Money Changer di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (15/4/2026).
Direktur Treasury & International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan bahwa kehadiran layanan money changer di PLBN Motaain merupakan bagian dari upaya BRI dalam mendukung transaksi lintas negara melalui sistem keuangan formal sekaligus menjaga kelancaran peredaran Rupiah di wilayah dengan aktivitas transaksi yang tinggi.
“PLBN Motaain merupakan titik strategis dengan aktivitas lintas negara yang tinggi, sehingga kebutuhan valuta asing menjadi bagian dari aktivitas transaksi masyarakat. Melalui layanan money changer yang kami hadirkan di lokasi ini, BRI memastikan seluruh transaksi valuta asing dapat dilakukan secara resmi, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Langkah ini turut menjaga kelancaran transaksi lintas batas sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di kawasan lintas batas,” ujarnya.
Sejalan dengan penguatan layanan tersebut, BRI juga telah menghadirkan Unit Kerja Money Changer di sejumlah PLBN lainnya, antara lain seperti di Badau (Kalimantan Utara). Secara nasional, peningkatan volume transaksi money changer BRI sepanjang tahun 2025 sebesar 39,7% secara YoY.
PLBN Motaain yang berlokasi di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, merupakan salah satu simpul utama aktivitas lintas batas negara yang menjalankan fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, serta keamanan dan administrasi pengelolaan secara terpadu, sehingga berperan penting dalam mendukung mobilitas dan perdagangan lintas negara.
Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Potensi Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw S.I.P, perwakilan BRI, serta perwakilan unsur TNI dan Polri di PLBN Motaain, pegawai PLBN, pengusaha UMKM, serta masyarakat di wilayah perbatasan.
Farida menambahkan bahwa kehadiran layanan ini terintegrasi dengan ekosistem BRI yang mencakup akses pembiayaan, layanan transaksi, hingga pemberdayaan UMKM. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan agar semakin produktif dan berdaya saing.
“BRI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke wilayah perbatasan negara guna memperkuat inklusi keuangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah ini, BRI turut berperan dalam mendukung pembangunan kawasan PLBN sebagai garda terdepan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.***
Berita Terkait
-
Rayakan Hari Kartini, BRI Gelar Srikandi Pertiwi untuk Perempuan Lebih Berdaya
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif
-
Dorong Bisnis Berkelanjutan, BRI Terapkan Praktik ESG dalam Strategi Operasional
-
BRI Raih Tiga Penghargaan di Infobank 500 Women 2026, Tegaskan Kepemimpinan Perempuan
-
Liburan Makin Untung, BRI Tawarkan Cashback Menarik untuk Transaksi Luar Negeri
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris