Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 01 Mei 2026 | 18:07 WIB
Aksi buruh saat memperingati mayday di Kota Semarang, Jumat (1/5/2026). [Suara.com/IFN]
Baca 10 detik
  • Ribuan buruh berunjuk rasa di depan Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Jumat, 1 Mei 2026.
  • Buruh perempuan menuntut pemenuhan hak dasar seperti ruang laktasi, fasilitas penitipan anak, serta perlindungan dari kekerasan seksual.
  • Aliansi buruh mendesak pemerintah menetapkan upah layak dan segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada pekerja.

SuaraJawaTengah.id - Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Jumat (1/5/2026) siang menjadi arena aspirasi buruh. Ribuan buruh dari berbagai organisasi tumpah ruah di depan Kompleks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) untuk mencurahkan kegelisahan mereka.

Tak hanya laki-laki, buruh perempuan juga banyak yang unjuk gigi. Mereka yang harus menanggung beban ganda lantang menyuarakan hal-hal yang selama ini kurang jadi perhatian.

Di tengah terik matahari, suara perempuan mulai mencuat dari balik kerumunan. Mereka tidak lagi sekadar pelengkap aksi, melainkan membawa isu yang lebih kompleks dari sekadar tuntutan upah.

Nur Laila buruh perempuan dari KASBI Jateng berdiri di antara barisan massa. Dia membuka suara tentang persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian kebijakan.

"Selama kami bekerja, banyak buruh perempuan yang tidak mendapatkan daycare untuk anak-anak kami," resahnya.

Bagi mereka, bekerja tidak pernah benar-benar lepas dari urusan rumah. Pikiran tetap terpecah antara mesin produksi dan anak yang ditinggalkan.

Nur kemudian menyoroti aspek perlindungan kerja. Dia menilai buruh perempuan belum ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem ketenagakerjaan. Sejumlah hak dasar yang semestinya tersedia. Namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan.

"Seperti ruang laktasi, cuti melahirkan, itu kebutuhan kami. Keselamatan kerja dan kenyamanan di lingkungan kerja harus diberikan, supaya buruh perempuan bisa produktif tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu," ungkapnya.

Masalah upah kemudian menjadi titik paling krusial. Standar upah Kota Semarang hari ini belum mencukupi atau mensejahterakan kaum buruh.

Baca Juga: Sehari Dipasang Langsung Jebol, Portal Pembatas Ketinggian Ngaliyan Tuai Kritik Warga Semarang

"Berdasarkan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) gaji ideal buruh anak satu itu Rp12 juta. Lajang Rp9 juta, ini hitungan real bukan angka dari pemerintah yang hanya memberikan kami sedikit bagian," terangnya.

"Dengan upah murah, kami hanya bisa ngontrak dengan satu Kamar yang tidak terlalu luas," tambahnya.

Nur juga menyinggung Jateng sebagai basis upah murah se-pulau Jawa. Hal ini membuat buruh di daerah tersebut semakin tertinggal dan sulit meraih kehidupan yang diinginkan.

"Tenaga outsourcing yang tidak dihapus, malah diperluas. Itu juga pengkhianatan bagi buruh. Kami juga sulit mengangsur rumah karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan," resahnya.

Ulfatul Hasanah, buruh perempuan pabrik di Mangkang mengangkat isu lain yang tak kalah penting. Dia bersuara tentang kerentanan buruh perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

"Mayoritas buruh sekarang perempuan, mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan verbal, seksual, bahkan fisik," ujar perempuan yang akrab disapa Ulfa.

Load More