BPK Audit 4 Sektor Strategis Pemprov Jateng, Taj Yasin Minta Seluruh OPD Buka Data

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pintu lebar-lebar terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, pemeriksaan tidak hanya menyasar aspek administrasi keuangan, tetapi menyentuh empat sektor strategis, yakni energi, pangan, pendidikan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan Pemprov Jateng siap kooperatif dalam seluruh tahapan pemeriksaan. Menurutnya, audit BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).

Taj Yasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan tidak menutup diri. Seluruh dokumen dan informasi yang dibutuhkan BPK diminta segera disiapkan.

“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” ujar politikus yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan BPK justru dapat menjadi momentum untuk menemukan celah perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan program dan keuangan daerah.

Pemprov Jateng, kata dia, siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Empat Sektor Jadi Sasaran Pemeriksaan

Baca Juga: Saat Kemerdekaan Diukur dari Isi Dompet Rakyat, Ini Pesan Gubernur Ahmad Luthfi

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjelaskan terdapat empat agenda pemeriksaan yang dilakukan.

Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi.

Kedua, pemeriksaan kinerja terkait upaya pemerintah meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

Ketiga, BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan.

Keempat, pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Empat agenda tersebut menempatkan sejumlah program penting pemerintah daerah dalam evaluasi BPK, mulai dari kemampuan pemerintah menjaga ketahanan energi dan pangan hingga pengelolaan sektor pendidikan serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.