Bupati Gowa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi PBG, Kuasa Hukum Langsung Laporkan Penyidik

"Pada hari ini juga kami sedang di Propam Polda Sulsel melaporkan beberapa dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi-saksi maupun Ibu Bupati yang telah ditetapkan sebagai TSK," kata Adhi.

Ia juga meminta pengawasan terhadap proses hukum tersebut dilakukan oleh sejumlah lembaga, termasuk Mabes Polri, Kompolnas, dan Komisi III DPR RI.

"Kami meminta Mabes Polri atau Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan khusus terhadap perkara tersebut," ujarnya.

Adhi menyatakan tim kuasa hukum juga akan mencermati ruang hukum yang tersedia untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

Ia menyinggung pembaruan hukum acara pidana yang menurutnya memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji tindakan upaya paksa dalam proses pidana melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Meski menyampaikan keberatan atas sejumlah aspek penanganan perkara, Adhi memastikan Husniah tetap kooperatif.

"Klien kami tetap kooperatif dan menaruh hormat pada proses hukum, sembari kami selaku kuasa hukum akan terus mengawal jalannya perkara ini secara profesional, dengan tetap mengedepankan kepentingan keadilan bagi klien kami," ungkapnya.

Kasus Bermula dari Dugaan Pungli PBG

Kasus ini sebelumnya mencuat dalam penyidikan dugaan pemerasan, pungli, dan/atau gratifikasi dalam proses pengurusan PBG dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Baca Juga: Saksi Bongkar Fadia Arafiq Jadi Sumber Modal PT RNB, Ada Aliran Uang Rp1,7 Miliar

Penyidik Kortastipidkor Polri kemudian melakukan penggeledahan di kantor dan rumah jabatan Bupati Gowa pada 21 September 2026.

Saat itu, penyidik menyatakan perkara telah masuk tahap penyidikan dan Husniah telah diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.