Kejati Usut Dugaan Korupsi di BKK Pekalongan: Kerugian Capai Rp141 Miliar

SuaraJawaTengah.id - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menemukan dugaan korupsi di BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda). Kerugiannya ditaksir Rp141miliar.

Kepala Kejati Jateng Teguh Subroto menyebut dugaan korupsi itu terjadi pada penyaluran kredit.

“Debitur tidak layak kredit, tapi diloloskan, kemudian ada cashback, salah satunya (modus) kira-kira begitu ya,” kata Teguh saat menyampaikan keterangan pers awak media di Kantor Kejati Jateng, Kota Semarang, Rabu (2/9/2026).

Dia mengatakan salah satu orang yang bertanggungjawab atas dugaan korupsi ini adalah sosok familiar.

“Kalian semua pasti kenal lah, terkenal (orangnya),” lanjutnya di depan awak media yang hadir.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Ade Hermawan mengemukakan dugaan korupsi di BPR BKK Kabupaten Pekalongan itu terjadi di 10 cabang.

Dia menjelaskan dalam skema pemberian kredit itu, seharusnya dijalankan berbagai prosedur dan persyaratan untuk menghindari risiko gagal bayar. Namun, prosedur itu tidak dijalankan pemberi kredit sehingga terjadi gagal bayar.

“Kami lakukan penyidikan, tahun 2022 – 2025. Pemberian kredit tidak layak, tapi pemutus kredit tetap memberikan, kan seharusnya jalankan prosedur, misalnya apakah dari sistem usaha layak tidak dan lainnya, tidak berdasarkan studi kelayakan yang seharusnya,” tandas Ade Hermawan.

Kontributor : Eka Setiawan

Baca Juga: Didakwa Pasal Berlapis, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq Tak Ajukan Keberatan