- KP dan KBP PSSI Jateng menunda tahapan Kongres Luar Biasa Pemilihan pada 8 Oktober 2026 akibat pengunduran diri anggota komite.
- Sekretariat Asprov PSSI Jateng tetap menerbitkan undangan pemilihan sehingga memicu permintaan klarifikasi resmi dari para pemilik suara.
- KP dan KBP melaporkan masalah tata kelola pemilihan tersebut kepada PSSI Pusat serta Komite Etik PSSI.
SuaraJawaTengah.id - Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) PSSI Jawa Tengah mengambil sikap tegas terkait rencana Kongres Luar Biasa Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026.
KP dan KBP menegaskan tahapan pemilihan belum dapat dilanjutkan dan harus ditunda setelah sejumlah anggota komite mengundurkan diri hingga berdampak pada keberlangsungan organ penyelenggara pemilihan.
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah pemilik suara atau voters, yang terdiri atas Askab/Askot dan klub anggota PSSI Jateng, mempertanyakan adanya undangan pemilihan 8 Oktober yang mereka terima.
Padahal, sebelumnya KP dan KBP telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor SKEP/06/KP-KBP/PSSI-JTG/IX-2026 tertanggal 23 September 2026 yang menetapkan penundaan tahapan pemilihan.
Dua hari kemudian, tepatnya 25 September 2026, Sekretariat Asprov PSSI Jateng menerbitkan surat undangan Kongres Luar Biasa Pemilihan yang meminta para voters hadir dalam agenda pemungutan suara pada 8 Oktober 2026.
Perbedaan dua dokumen tersebut kemudian membuat para pemilik suara meminta kejelasan mengenai status tahapan pemilihan.
Dalam surat permohonan klarifikasi tertanggal 26 September 2026, para voters menyatakan kepastian informasi penting untuk mencegah munculnya spekulasi serta memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Menanggapi persoalan itu, KP dan KBP PSSI Jateng menerbitkan surat klarifikasi Nomor 04/KP/PSSI-JTG/IX/2026 tertanggal 29 September 2026.
Surat tersebut ditandatangani Ketua KP PSSI Jateng Umy R. Selunawati, S.H., M.H., dan Ketua KBP PSSI Jateng Indra Setyawan, S.H.
Baca Juga: Deretan 5 Gubernur Hadiri Apel Akbar, 243 Ribu 'Hansip Reborn' Resmi Dikumpulkan di Jateng!
Dalam penjelasannya, KP dan KBP menyampaikan bahwa pengunduran diri sejumlah anggota komite menyebabkan organ pemilihan tidak lagi memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan dalam Kode Pemilihan PSSI Jateng Edisi 2020.
Harus Lewat Kongres Biasa
KP dan KBP juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pengisian anggota komite secara sepihak oleh pengurus eksekutif Asprov PSSI Jateng.
Menurut mereka, mekanisme pengangkatan dan pengesahan komite baru harus mengikuti ketentuan dalam Kode Pemilihan PSSI Jateng.
KP-KBP merujuk pada Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur mekanisme pengangkatan serta pengesahan anggota komite.
Dengan demikian, tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menggelar Kongres Biasa PSSI Jawa Tengah untuk melakukan pengisian dan pengesahan komite pemilihan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Pakar Curiga Prabowo Sudah Lama Tahu Disadap, Mengapa Baru Sekarang Bertindak?
- Jalan Mulus Dibeton, ke Teluk Kiluan dari Bandar Lampung Kini Cuma 2 Jam
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Ancaman Musim Hujan Ekstrem, Wakil Ketua DPRD Jateng Desak Pemda Siaga Penuh Sejak Dini
-
Punya Gaji Tetap, BRI Ajak Nasabah Payroll Kembangkan Bisnis Sampingan
-
Awas Musim Pancaroba! Wakil Ketua DPRD Jateng Wanti-wanti Ancaman PMK pada Hewan Ternak
-
Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia
-
Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi