Temui Mahasiswa di Tengah Aksi, Kapolda Jateng: Aspirasi Silakan, Pelanggaran Hukum Ditindak

SuaraJawaTengah.id - Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan turun langsung menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Bundaran Air Mancur, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (22/10/2026) sore.

Dalam dialog tersebut, Kapolda mengajak mahasiswa menjaga ketertiban sekaligus menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Di hadapan peserta aksi, Roy menegaskan bahwa kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak membiarkan situasi berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Saya percaya adik-adik ini menyampaikan aspirasi. Tolong jaga ketertiban, jaga keamanan. Kami dari kepolisian tidak represif,” ujar Roy kepada peserta aksi.

Menurut Roy, penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati. Karena itu, pengamanan aksi, kata dia, dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi tetap harus diiringi tanggung jawab. Apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum, kepolisian akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kapolda juga mengajak mahasiswa bersama-sama menjaga jalannya aksi agar tetap damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berpotensi memicu kericuhan. Ia mengapresiasi peserta yang menjaga ketertiban serta mengimbau seluruh pihak untuk memperhatikan keamanan dan kepentingan masyarakat lainnya.

Kehadiran Kapolda di tengah massa aksi menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi langsung dengan mahasiswa. Melalui dialog tersebut, kepolisian berupaya memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Juga: Keluarga Jadi Korban Gempa, Mahasiswa NTT di Jateng Dapat Bantuan Biaya Kos dari Gubernur Luthfi

Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak demokratis masyarakat, sekaligus melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.