Pekalongan hingga Demak, Ancaman Rob Paksa Warga Pesisir Beradaptasi, Kerugian Capai Ratusan Triliun

SuaraJawaTengah.id - Ancaman banjir rob dan genangan pesisir permanen di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah tidak lagi sekadar persoalan lingkungan.

Bencana yang berlangsung secara perlahan tersebut berpotensi memicu kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah apabila tidak ditangani secara serius dan terintegrasi.

Arif Ganda Purnama dari Prosper Global Indonesia mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan, kerugian akibat banjir dan rob di wilayah Pekalongan mencapai Rp31,1 triliun.

Bahkan, jika cakupan perhitungan diperluas ke seluruh kawasan Pantura Jawa Tengah, potensi kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

"Apabila dihitung Pantura Jateng, prediksi ratusan triliun rupiah," kata Arif kepada wartawan usai diskusi penanganan banjir dan rob Pantura Jawa Tengah di Somerset Hotel, Semarang, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, dampak banjir rob tidak hanya mengancam permukiman, tetapi juga sektor ekonomi masyarakat, terutama pertanian dan perikanan.

Petani dan petambak menjadi kelompok yang paling rentan karena aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan lahan produktif.

Persoalan ini semakin kompleks karena setiap kawasan pesisir memiliki karakteristik geografis, tingkat kerentanan, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda.

Arif menilai, penanganan banjir dan rob tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan yang disamaratakan untuk seluruh wilayah Pantura.

Baca Juga: Bukan Cuma Hiburan, Sarif Abdillah Sebut Kesenian Tradisional Simpan Petuah Penting

Giant Sea Wall Bukan Jawaban Tunggal

Salah satu wacana yang mengemuka untuk mengatasi ancaman banjir rob di Pantura adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Namun, Arif mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tersebut tidak dianggap sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan pesisir.

"Pembangunan tanggul tidak bisa menjadi satu-satunya solusi yang diterapkan secara seragam," tegasnya.

Menurut Arif, pembangunan tanggul maupun infrastruktur pengendali banjir memang dapat diterapkan di kawasan tertentu. Namun, wilayah lainnya membutuhkan pendekatan berbeda, seperti pemulihan ekosistem dan strategi adaptasi masyarakat.

Penanganan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, hingga budaya masyarakat pesisir agar kebijakan yang diterapkan tidak justru mengganggu kehidupan warga secara drastis.