Nasib 10.665 Eks Buruh Sritex Terkatung-katung, KSPN dan SPSI Desak Danantara Segera Akuisisi

SuaraJawaTengah.id - Nasib ribuan mantan pekerja Sritex Group yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan hingga kini masih belum menemui kepastian. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, para eks buruh mendesak pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) segera mengambil alih aset perusahaan agar hak pesangon mereka bisa segera dibayarkan.

Desakan tersebut disampaikan Tim Hukum Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang mewakili mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Sinar Pantja Djaja.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KSPN Jawa Tengah sekaligus kuasa hukum eks karyawan Sritex Group, Nanang Setyono, mengatakan proses pemberesan aset oleh Tim Kurator telah berjalan. Namun, para pekerja masih menunggu kepastian kapan hak-hak mereka, terutama pesangon, dapat dicairkan.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut telah memberikan dampak ekonomi serius bagi mantan pekerja. Bahkan, sebagian dari mereka masih memiliki tanggungan cicilan perbankan maupun perusahaan pembiayaan (leasing).

"Nasib teman-teman pekerja belum ada kepastian kapan akan menerima haknya. Persoalan ekonomi juga sudah mulai dirasakan mantan kawan-kawan Sritex Group. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, belum lagi masih ada tanggungan di bank atau leasing," ujar Nanang, Senin (9/11/2026).

Nanang mengapresiasi kerja Tim Kurator yang dinilai telah melakukan pemberesan aset secara bertahap. Termasuk menjaga kondisi mesin-mesin produksi agar tetap terawat dan memiliki nilai jual ketika dilelang.

Dia menyebut total kewajiban pembayaran pesangon pekerja mencapai sekitar Rp365 miliar. Sementara itu, nilai keseluruhan aset Sritex Group disebut hampir menyentuh Rp10 triliun.

Menurutnya, proses penjualan aset melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) perlu segera dituntaskan agar hak para pekerja tidak terus tertunda.

"Mesin-mesin masih terawat atas kerja keras kurator dan siap dilelang untuk membayar pesangon teman-teman pekerja. Sekarang tahapannya sudah lelang di KPKNL. Kami mendorong Danantara segera membeli dengan ikut lelang," tegasnya.

Baca Juga: Biaya Giling Padi Bisa Hemat 60 Persen, Pemprov Jateng Perluas Elektrifikasi Penggilingan

Eks Buruh Usia 40 Tahun ke Atas Kesulitan Cari Kerja

Nanang menjelaskan, persoalan semakin berat bagi mantan pekerja yang berusia di atas 40 tahun. Berbeda dengan pekerja berusia lebih muda yang relatif masih memiliki peluang mencari pekerjaan di perusahaan lain, kelompok usia tersebut menghadapi keterbatasan kesempatan kerja formal.

Bahkan, sejumlah mantan pekerja kini terpaksa beralih profesi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada yang menjadi pengemudi ojek online (ojol), mengantar paket, berjualan bakso, membuka toko kelontong, hingga mengambil pekerjaan di sektor informal lainnya.

"Teman-teman mantan pekerja yang usianya di bawah 30 tahun masih bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain. Tetapi kalau yang sudah 40 tahun ke atas, itu sudah susah. Praktis mereka tidak memiliki pekerjaan formal," ungkapnya.

Dia menambahkan, sebagian mantan pekerja sebenarnya pernah mendapatkan tawaran pekerjaan dari pemerintah. Namun, lokasi pekerjaan yang berada di luar kota menjadi kendala tersendiri karena mereka masih memiliki keluarga dan tanggungan di daerah asal.

Karena itu, Nanang berharap pengambilalihan Sritex Group oleh Danantara tidak sekadar menyelesaikan persoalan aset, tetapi juga membuka kembali kesempatan kerja bagi mantan karyawan.

"Harapannya setelah diakuisisi Danantara, teman-teman ini bisa bekerja lagi di Sritex Group. Kami sangat mendukung pemerintah melalui Danantara mengambil alih Sritex Group," katanya.

Minta Audiensi dengan Danantara hingga Presiden

KSPN dan SPSI juga berencana melakukan audiensi dengan Danantara, bahkan berharap dapat bertemu Presiden untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi mantan pekerja.

Nanang menilai penyelesaian persoalan kepailitan Sritex membutuhkan dukungan pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPR dan Presiden.

Menurutnya, keterlibatan negara menjadi penting karena nilai aset yang besar dan kondisi industri tekstil yang membutuhkan investasi tidak sedikit.

"Kami ingin beraudiensi dengan Danantara, bahkan berharap bisa bertemu Presiden. Kami memahami pemecahan masalah kepailitan Sritex ini membutuhkan campur tangan politik, dukungan DPR dan Presiden tentunya," ujarnya.

Dia mengaku akan sangat kecewa apabila Danantara pada akhirnya membatalkan rencana pengambilalihan aset Sritex Group. Sebab, menurutnya, belum tentu ada investor swasta yang bersedia mengambil alih perusahaan dengan nilai aset hampir Rp10 triliun beserta tantangan pemulihan industrinya.

"Tentu kalau Danantara membatalkan niatnya, kami akan sangat kecewa. Kalau swasta, apakah ada yang mau mengakuisisi Rp10 triliun? Maka kami berharap besar kepada pemerintah," imbuhnya.

Senada, kuasa hukum dari SPSI, Asnawi, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan hak-hak buruh segera dibayarkan.

Dia berharap apabila Danantara memang berminat mengambil alih aset Sritex Group, proses tersebut dapat segera direalisasikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Intinya hak para buruh segera dibayar. Kalau pun Danantara yang ingin mengakuisisi, ya segera saja biar bisa untuk membayar pesangon para pekerja. Karena tidak semua eks karyawan ini berada di usia produktif, sehingga mau melamar pekerjaan lain juga susah," kata Asnawi.

Sampaikan Tujuh Sikap

Melalui pernyataan sikap bersama, Tim Hukum KSPN dan SPSI menyampaikan tujuh poin terkait penyelamatan Sritex Group.

Pertama, mendukung penuh rencana BPI Danantara mengambil alih aset Sritex Group melalui mekanisme hukum kepailitan yang sah agar fasilitas produksi kembali beroperasi dan menyerap pekerja terdampak.

Kedua, mengapresiasi kerja Tim Kurator serta mendorong percepatan lelang tanah, bangunan, dan mesin agar pembayaran hak pekerja tidak tertunda lebih lama.

Ketiga, berharap rencana pendanaan sekitar Rp100 triliun yang diberitakan berkaitan dengan pengambilalihan dan pembentukan BUMN tekstil dapat menjamin penawaran kompetitif sehingga aset terjual dengan harga maksimal. 

Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi hak eks pekerja sesuai ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, meminta agar mantan pekerja Sritex mendapatkan prioritas untuk direkrut kembali apabila operasional pabrik kembali berjalan.

Kelima, menyatakan kesiapan serikat pekerja untuk menjaga kondusivitas hubungan industrial dan mendukung pemulihan perusahaan.

Keenam, meyakini penyelamatan Sritex akan memberikan dampak berantai terhadap rantai pasok industri tekstil nasional, mulai dari benang, kain, hingga produk tekstil berorientasi ekspor.

Ketujuh, berharap keterlibatan Danantara mampu membangun tata kelola perusahaan yang baik, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing industri tekstil Indonesia di tingkat internasional.

Sritex Group sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Berdasarkan catatan Tim Kurator, sedikitnya 10.665 pekerja dari empat perusahaan dalam grup tersebut terdampak PHK.

Kini, para mantan pekerja berharap proses lelang aset dan rencana pengambilalihan oleh Danantara segera menemukan kepastian. Bagi mereka, penyelamatan Sritex bukan hanya soal keberlangsungan industri tekstil nasional, tetapi juga menyangkut pembayaran hak pekerja dan kesempatan untuk kembali memperoleh penghidupan yang layak.