SuaraJawaTengah.id - Peringatan May Day semestinya menjadi hari berbahagia semua buruh di dunia, namun tidak bagi Abdul Munif, seorang pekerja media di sebuah media legendaris Jawa Tengah, Koran Suara Merdeka.
Malam menjelang peringatan May Day, dia justru mendapat sepucuk surat pemutusan hubungan kerja (PHK), secara sepihak dari manajemen tempat dia bekerja.
Munif adalah pekerja media sebagai tenaga lay-out koran, dia diberhentikan sepihak tanpa pemenuhan hak-hak normatif sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan.
Dukungan solidaritas pun mengalir dari para jurnalis berbagai media. Bersama Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Semarang, menggelar aksi solidaritas turun ke jalan, Rabu (1/5/2019).
Baca Juga:Buruh Aksi May Day di Senayan, Prabowo Sindir Pengelola Gelora Bung Karno
Puluhan pekerja media itu melakukan long march dari Tugu Muda Semarang menuju Gedung Menara Suara Merdeka di Jalan Pandanaran Nomor 30 Semarang. Mereka membentangkan spanduk MMT bertulis 'Darurat Pekerja Media' dan mengkampanyekan tolak PHK sepihak.
"Keputusan PHK sepihak kepada saudara Munif merupakan bentuk arogansi pengelola media. Ini pelanggaran karena tanpa melewati mekanisme Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesalahan Munif apa? Tidak jelas. Termasuk tidak pernah mendapat peringatan sebelumnya," kata Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah Abdul Mughis.
Pihaknya pun mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Dinas Ketenagakerjaan menindak tegas perusahaan media yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Sejauh ini, peran pemerintah mandul dalam hal menangani kasus ketenagakerjaan," katanya.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Edi Faisol mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah peduli terhadap nasib pekerja media.
Baca Juga:May Day, Prabowo Tertinggal 10,76 Juta Suara dari Jokowi di Hari Buruh
"Selama ini banyak kasus pelanggaran, tapi kami melihat pemerintah daerah abai," katanya saat aksi long march.
Edi menyebutkan saat ini banyak pekerja media di Jawa Tengah tak mendapat upah sesuai nilai minimum kabupaten kota. Bahkan di Kota Semarang, Edi menyebutkan terdapat dua media besar yang jelas melanggar norma perburuhan yang merugikan para pekerjanya.
"Kedua perusahaan media cetak itu salah satunya Harian Wawasan yang sudah tak terbit sekitar tiga pekan, perusahaan tersebut tak membayar upah, apa lagi pesangon ke pekerjanya," katanya.
Sebenarnya kasus yang menimpa para pekerja Suara Medeka dan Wawasan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Kondisi itu menjadikan AJI Semarang menetapkan Jateng sebagai daerah darurat bagi pekerja media.
Kontributor : Adam Iyasa
