Pasar Klewer Tidak Segera Dibangun, Warga Gugat Wali Kota Hingga Presiden

Chandra Iswinarno
Pasar Klewer Tidak Segera Dibangun, Warga Gugat Wali Kota Hingga Presiden
Kuasa hukum perwakilan warga Solo, Arif Sahudi (paling kiri). [Suara.com/Ari Purnomo]

Gugatan dilayangkan karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait proyek pembangunan Pasar Klewer sisi timur.

Suara.com - Perwakilan warga Solo melayangkan gugatan kepada Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gugatan tersebut dilayangkan lantaran tersendatnya pembangunan Pasar Klewer sisi timur.

Ada empat perwakilan warga Solo yang menjadi penggugat, diantaranya Johan Safaat, Tresno Subagyo, Moh. arnaz dan Boyamin Saiman. Gugatan tersebut sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada 27 Mei 2019.

Tim kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi menegaskan gugatan ini dilayangkan karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait proyek pembangunan Pasar Klewer sisi timur.

Ada tiga pihak yang digugat dalam perkara ini. Diantaranya tergugat I adalah Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, tergugat II Menteri Perdagangan, dan tergugat III adalah Presiden RI, Jokowi. Ketiga pihak tersebut dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam proyek Pasar Klewer.

"Sudah tiga tahun ini Pasar Klewer sisi timur dibongkar, tapi untuk pembangunan belum juga ada kepastian. Dan perwakilan warga Solo ini menjadi pihak yang dirugikan atas hal ini," tegasnya, Selasa (11/6/2019).

Kerugian ini, lanjut Arif, karena selama Pasar Klewer dibongkar yakni pada 04 Oktober 2017 pedagang harus menempati lokasi yang tidak seharusnya yakni di Alun-alun Utara (Alut). Dan untuk penempatan tersebut, Pemkot Solo harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk biaya sewa kepada pihak Keraton Kasunanan Surakarta.

"Selama tiga tahun menyewa itu, anggaran yang terbuang sia-sia mencapai Rp 7,5 miliar. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan. Seperti memperbaiki jalan maupun infrastruktur lainnya," imbuh Arif.

Molornya pembangunan ini menurut Arif sebagai bentuk ketidakcermatan pemerintah dalam membuat perencanaan. Tergugat I dan II dinilai terburu-buru dalam melakukan pembongkaran Pasar Klewer sisi timur.

"Dalam kasus ini telah terjadi pemborosan anggaran untuk sewa Alut. Tergugat II dan III telah melakukan wanprestasi atas janjinya melakukan perencanaan dan penganggaran," kata Arif.

Memerintahkan, tambah Arif, tergugat II dan III secara tanggung renteng menganggarkan pembiayaan pembangunan Pasar Klewer di APBN Perubahan 2019 sebesar Rp 200 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta tergugat II dan III agar mengganti biaya sewa yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot Solo sebesar Rp 2,5 miliar per tahun.

Kontributor : Ari Purnomo

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS