Dinilai Persulit Siswa Berprestasi, Gubernur Jateng Terobos Aturan Zonasi

Chandra Iswinarno
Dinilai Persulit Siswa Berprestasi, Gubernur Jateng Terobos  Aturan Zonasi
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberanikan diri mengubah aturan terkait zonasi penerimaan siswa baru tingkat SMA di Jateng.

Suara.com - Pro-kontra soal sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai berpolemik di Jawa Tengah.

Zonasi pendaftaran yang hanya menampung kuota lima persen siswa berprestasi dinilai tidak fair bagi siswa berprestasi yang ingin mendaftar di sekolah favorit pilihannya.

Banyak masyarakat protes, terutama yang anaknya merupakan siswa berprestasi lantaran tidak kebagian jatah sesuai zonasi wilayah. Alasannya, kuota lima persen tidak mencukupi jika hanya mengacu pada zonasi sekolah yang menjadi tempat pendaftaran siswa baru.

Banyaknya protes itu, memaksa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberanikan diri mengubah aturan terkait zonasi penerimaan siswa baru tingkat SMA di Jateng, dengan tidak menganut sistem zonasi yang dikeluarkan kementerian pendidikan.

Ganjar mengusulkan kepada pihak kementerian untuk mengevaluasi bahkan mengubah mekanisme dan aturan PPDB 2019.

"Setiap hari pada laporan terkait PPDB online ini. Soal zonasi minimnya tempat bagi siswa berprestasi yang disediakan hanya lima persen. Kementerian harus mengevaluasi bahkan mengubah mekanisme dan aturan PPDB 2019," kata Ganjar, di Kantor Gubernuran, Kamis (13/6/2019).

Maka, Jawa Tengah berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar melakukan perubahan terhadap sistem PPDB itu. Salah satunya, agar kuota siswa berprestasi bisa dinaikan menjadi 20 persen di tiap zonasi bahkan bisa memilih di luar zonasi.

"Kalau kuota jalur prestasi hanya 5 persen, menurut saya itu terlalu sedikit. Saya usul boleh tidak kuota jalur prestasi menjadi 20 persen. Maka mereka yang berprestasi, yang sekolahnya niat, ujian belajar sungguh-sungguh, mendapatkan pilihan sekolah melampaui zonasi yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Terkait perubahan kuota itu, Ganjar mengaku sudah menelepon Menteri Pendidikan dan langsung mendapat respon dengan akan digelar rakor siang ini oleh Menteri Pendidikan di Jakarta.

"Tadi malam saya usul ke pak menteri, daripada berbeda-beda seluruh Indonesia, bagaimana kalau digelar evaluasi dan rakor bersama untuk menyamakan persepsi. Alhamdulillah direspon cepat oleh pak menteri, hari ini jam 14.00 WIB kementerian menggelar rakor soal ini," terang Ganjar.

Selain terkait penambahan kuota jalur berprestasi, Ganjar juga mempersoalkan aturan bahwa yang tercepat mendaftar akan mendapatkan prioritas. Menurutnya, aturan itu tidak fair dan akan mempersulit masyarakat.

"Kalau daftarnya cepet-cepetan, ya akan terjadi gejolak di masyarakat. Contoh saja di SMA 1, SMA 3, dan SMA 5 Semarang, sekolah favorit tapi satu zonasi. Kalau sistemnya cepet-cepetan, dalam hitungan menit saja itu sudah penuh kuotanya. Yang berprestasi tapi tidak masuk kan pasti nggondok," tandasnya.

Ganjar berharap, pihak Kementerian dapat mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Sehingga, pada saat PPDB online SMA dilaksanakan serentak pada 1 Juli nanti, tidak ada gejolak di masyarakat.

"Harapan kita agar tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orang tua dan anak-anak. Dan pemerintah harus memastikan bahwa seluruh anak harus mendapatkan sekolahan. Itu harus," tambahnya.

Apabila usulan penambahan kuota jalur prestasi dan usulan terkait tata cara pendaftaran tersebut diakomodasi, Jawa Tengah akan melakukan perubahan peraturan gubernur (pergub) soal PPDB.

"Tidak sulit, soal Pergub PPDB bisa langsung saya eksekusi. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan plan B jika usulan ini diterima, yakni hanya dengan menambahkan pasal khusus dalam Pergub. Itu sudah kami siapkan," tukasnya.

Sembari menunggu hasil rakor dari Kementerian Pendidikan, Ganjar membuka lebar aduan dan masukan dari masyarakat terkait PPDB online melalui kanal media sosial miliknya. Ia berharap, akan ada masukan dari masyarakat terkait sistem ini.

"Silahkan kalau masyarakat memiliki masalah terkait PPDB dapat lapor k saya, bisa lewat twitter, instagram, facebook atau aplikasi laporgub. Saya tunggu masukannya mulai hari ini sampai lima hari ke depan," tutupnya.

Kontributor : Adam Iyasa

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS