UNNES Jawab Riset Ada Kelompok Islam Trans Nasional di Kampusnya

Pebriansyah Ariefana
UNNES Jawab Riset Ada Kelompok Islam Trans Nasional di Kampusnya
Ilustrasi radikalisme. [Shutterstock]

Unnes sampai saat ini belum menemukan kasus paham radikalisme maupun ekstrimisme pada kalangan civitas akademikanya.

Suara.com - Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyebut kampusnya sejak dini telah memagari dari masuknya paham radikalisme atau eksrimisme tidak bebas masuk di kampusnya. Unnes juga menolak kampusnya berpotensi terpapar paham radikalisme seperti yang dirilis hasil penelitian LPPM Unusia Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Unnes Muhamad Burhanudin menyatakan, Unnes sampai saat ini belum menemukan kasus paham radikalisme maupun ekstrimisme pada kalangan civitas akademikanya.

"Belum ada temuan di kampus, penelitian itu juga sampling, bahkan bisa saja mengambang, hanya mengambil contoh kegiatan kelompok tersebut yang dilakukan di luar kampus," kata Burhanudin, saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (27/6/2019).

Kekinian, Unnes juga belum pernah sekalipun dihubungi pihak Unusia Jakarta baik terkait data penelitian maupun hasil penelitian yang didapat.

"Saya rasa hasil penelitian itu hanya buat riuh saja. Perlu kajian mendalam. Sampai saat ini kami belum dihubungi pihak Unusia baik saat penelitian maupun hasilnya," ujarnya.

Namun begitu, pihaknya tetap menjadikan catatan dan mewaspadai jika benar apa yang diungkap oleh LPPM UNUSIA Jakarta, menyebut ada penyusupan pergerakan radikalisme kelompok Islam eksklusif trans nasional pada delapan kampus PTN, salah satunya Unnes.

"Bagi Unnes bisa menjadi catatan tersendiri, tapi setiap perguruan tinggi di Indonesia harus melakukan langkah aktif untuk menanggulangi potensi ideologi yang dirancang untuk menggantikan Pancasila dan NKRI," terangnya.

Unnes juga aktif memonitoring tiap civitas akademika dalam kegiatannya untuk memastikan ideologi NKRI tetap dipegang teguh. Baik lewat kurikulum perkuliahan maupun kegiatan ekstra kampus.

"Kurikulum telah didesain menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Wawasan Konservasi. Dalam wawasan konservasi terdapat nilai kebangsaan yang harus dijaga ketat," tandasnya.

Langkah lainnya, Unnes secara reguler mengadakan kegiatan bela negara bekerja sama dengan Resimen Induk Kodam (Rindam) IV/Diponegoro untuk internalisasi nilai kebangsaan.

Selain itu, Unnes telah membentuk Tim Sinergi Reputasi Digital UNNES yang bertugas memantau penggunaan sosial media warga Unnes.

"Sosmed menjadi media yang paling rawan disusupi ideologi radikalisme. Maka kami juga memulai bersih-bersih radikalisme lewat medsos," jelasnya.

Pihaknya juga berupaya menjaga kesucian kegiatan masjid kampus, yang mana disebut LPPM Unusia Jakarta sebagai ladang penyusupan gerakan kelompok Islam eksklusif trans nasional semacam Salafi, KAMMI, dan Gema Pembebasan (HTI).

"Masjid kampus dikelola oleh komponen dosen dan staff kampus sehingga bisa memonitor semua kegiatan masjid," terangnya.

Unnes masih menerapkan ketentuan yang ketat jika ada kelompok yang berpotensi dikhawatirkan bisa menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa akan mengadakan acara di dalam kampus.

"Seperti keberadaan organisasi KAMMI berada di luar struktur organisasi kemahasiswaan kampus. Jika mengadakan kegiatan di UNNES harus mengurus izin sehingga kami mengetahui konten kegiatan mereka. Ini juga berlaku bagi organisasi luar kampus lainnya," ujarnya.

Unnes juga mengaku tidak memiliki hak untuk mencekal organisasi tempat berkumpulnya massa, termasuk pada tiga kelompok Islam eksklusif trans nasional, karena menjadi hak demokrasi warga.

"Tapi jika nantinya sangat meresahkan maka kami akan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk memberikan rekomendasi," tukasnya.

Handi Pratama Ketua Tim Sinergi Reputasi Digital UNNES mengaku sampai saat ini juga belum menemukan jejak digital paham radikalisme sosmed warga Unnes.

"Jika ada konten yang mengandung potensi ektrimisme dan radikalisme akan diproses dan pengunggahnya akan dibina," kata Hendi, saat dikonfirmasi, Kamis (27/6/2019).

Melalui SK Rektor Unnes Nomor 3630/UN37/TU/2018 tentang Pencegahan Radikalisme, dalam sistem kerjanya, Tim nya melakukan pendataan akun medsos seluruh civitas akademika di Unnes.

"Ini bukan tindakan intimidatif atau represif, tapi penerapan fungsi pembinaan," katanya.

Sebelumnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menemukan bahwa ada kelompok Islam eksklusif trans nasional di delapan Perguruan Tinggi Negeri. Pergerakan ini dikhawatirkan bisa menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa.

Peneliti LPPM UNUSIA Naeni Amanulloh menyebut delapan kampus tersebut ialah UNS Surakarta, IAIN Surakarta, UNDIP Semarang, UNNES Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Purwokerto.

Kontributor : Adam Iyasa

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS