SuaraJawaTengah.id - Pemkot Semarang dikabarkan akan kembali menutup lokalisasi yang berada di kawasan ibu kota Jawa Tengah tersebut. Kali ini, Lokalisasi Gambilangu (GBL) menjadi target selanjutnya, usai sebelumnya berhasil menutup lokalisasi Sunan Kuning.
Penutupan Gambilangu tersebut dijadwalkan pada Selasa (19/11/2019). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang Muthohar pada Senin (11/11/2019). Muthohar mengemukakan jadwal penutupan lokalisasi tersebut sesuai arahan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos).
Untuk memuluskan langkah tersebut, Pemkot Semarang berkoordinasi dengan Pemkab Kendal lantaran sebagian wilayah lokalisasi GBL tersebut masuk wilayah tersebut.
“Kami koordinasikan dengan Kabupaten Kendal. Yang jelas, Kota Semarang siap,” kata Muthohar seperti diberitakan Solopos.com-jaringan Suara.com, Selasa (12/11/2019).
Baca Juga:Lokalisasi Sunan Kuning Ditutup, FPI: Jangan Hanya Formalitas
Disebutkannya, ada 126 wanita pekerja seks (WPS) yang menjajakan diri di GBL wilayah Kota Semarang. Sementara dalam proses seremonial penutupan, dikatakannya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di Sunan Kuning.
Dilanjutkannya, seremonial penutupan tersebut rencananya akan dilakukan di Terminal Mangkang agar bisa menampung seluruh WPS serta tamu undangan.
Sementara terkait dana tali asih, Dinas Sosial Kota Semarang menyiapkan keseluruhan kebutuhan dana, mulai dari pembuatan rekening, pemberkasan, hingga pembagian buku tabungan. Untuk PSK GBL akan mendapatkan tali asih langsung dari Kemensos.
Dalam pembagian dana bantuan sosial, Kemensos bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan At Tauhid.
“Terkait uang bantuan sosial langsung dengan At Tauhid yang nanti memberikan bantuan tersebut kepada embak-embaknya. Dinsos hanya fasilitasi kegiatan penutupan,” katanya.
Baca Juga:Akan Jadi Kampung Tematik, Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Ditutup
Sementara, Ketua Yayasan Rehabilitasi At Tauhid Singgih Yongki Nugroho mengatakan masing-masing PSK Gambilangu akan mendapat dana bantuan sosial melalui rekening masing-masing sebesar Rp 6 juta.
Perinciannya yaitu dana transportasi sebesar Rp250.000 dan dana jaminan hidup sebesar Rp750.000. Adapun, sisanya Rp5 juta merupakan dana usaha ekonomi produktif.
“Pembuatan rekening sudah. Pada 19 November nanti akan ada penyerahan buku rekening dan ATM,” ucapnya.
Ditegaskan Yongki, dana ekonomi produktif ini 70 persen harus dibelanjakan untuk alat usaha dan 30 persen untuk bahan usaha. Hal ini agar dana yang diberikan Kemensos benar-benar digunakan oleh para PSK sebagaimana mestinya.
“Misalkan mau buka usaha bakso, alat usahanya ada gerobak, panci, wajan, kompor, meja, kursi. Bahannya seperti tepung, daging, dan lain-lain. Kami akan mendampingi WPS saat membelanjakan uangnya dan harus ada kuitansi yang jelas. Kami akan dampingi semaksimal mungkin supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera,” katanya.
