SuaraJawaTengah.id - Janji pemerintah untuk memberi jaminan kepada buruh yang di-PHK dan dirumahkan melalui Kartu Prakerja selama masa Covid-19 dinilai tak tepat sasaran. Terbukti, hingga kini ribuan buruh masih kesulitan mendapatkan Kartu Prakerja.
Sempat ada angin segar soal nasib ribuan buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan di Jawa Tengah akan ditunjang melalui Kartu Prakerja, namun malah berujung kekecewaan. Lantaran, sistem pendaftaran Kartu Prakerja secara online justru mempersulit buruh.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah Wahyudi mengatakan, pendaftaran secara online dan keterbatasan pengetahuan para buruh soal internet menjadi penyebab ribuan buruh yang tidak bisa mendaftar kartu Prakerja.
"Mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan dan membuat banyak buruh yang tidak dapat mengakses program itu," jelasnya di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (28/4/2020).
Baca Juga:Ternyata, Anggaran Kartu Prakerja Disunat Gara-gara Covid-19
Selain itu, banyak buruh yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone android. Sementara untuk masuk ke sistem Kartu Prakerja, harus bisa memaksimalkan media internet.
"Padahal, Kartu Prakerja bagaikan angin surga buat kami para buruh yang di-PHK atau dirumahkan saat ini," ujarnya.
Ia meminta pemerintah memberi solusi terkait masalah tersebut. Nasib buruh saat ini ada di ujung tanduk, ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji yang diperoleh.
"Di serikat buruh saja, setidaknya ada 2.000 buruh yang di-PHK atau dirumahkan, saya minta pemerintah memberikan solusi terkait permasalahan ini," katanya.
Selain itu, banyak buruh yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS karena banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan. Sehingga yang terkena dampaknya adalah buruh.
Baca Juga:Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja, Pemerintah: Skill Pekerja Tak Mumpuni
"Akibat Covid-19, banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu," paparnya.
Kontributor : Dafi Yusuf
