Duh! Pejabat hingga ASN di Sragen Tercatat Dapat Bantuan Modal Rp2,4 Juta

SuaraJawaTengah.id - Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) Rp2,4 juta banyak ditemukan salah sasaran. Penerima yang tidak mengajukan BPUM juga sering tercatat menerima bantuan tersebut

Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen dr. Hargiyanto juga masuk dalam daftar penerima BPUM. Seorang pengusaha dengan aset di atas Rp50 juta pun mendapat bantuan itu.

Hargiyanto yang tinggal di wilayah Cantel, Sragen Kota, membenarkan namanya masuk dalam daftar penerima BPUM.

“Mungkin datanya pas saya masih praktik dulu dan kemudian dianggap terdampak Covid-19. Saya sendiri tidak tahu. Saya malah diminta datang ke BRI. Sepertinya tidak ada verifikasi. Saya enggak mungkin mengajukan. Tahu-tahu dapat,” kata Hargiyanto dilansir dari Solopos.com, Kamis (1/10/2020).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sragen Tugiyono pun mendengar ada pegawai negeri sipil (PNS) yang juga mendapat BPUM itu.

Namun Tugiyono tak memiliki data tentang berapa PNS yang dapat bantuan BPUM. Dia menyebut ada pula pengusaha resto di Sragen yang juga masuk dalam daftar penerima BPUM.

“Banyak data ASN [aparatur sipil negara] yang masuk dalam daftar penerima BPUM. Mereka juga dapat pesan SMS [short message service] dapat bantuan UMKM. Data usulan UMKM ada dari berbagai usulan, seperti dari dinas dan BRI yang semua diusulkan ke pusat. Penentuan dapat atau tidaknya tergantung pusat. Kami juga heran, data itu darimana dan yang mengusulkan siapa?” ujarnya.

Tugiyono menjelaskan ada tiga lembaga pengusul, yakni BRI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pemerintah daerah. Dia mengatakan verifikasi data dari pusat itu sepertinya tidak ada.

Dia mengatakan otoritas ada di pusat dan posisi dinas pun hanya mendapat link untuk pengusulan BPUM. Selain lewat lembaga itu, Tugiyono menyebut ada usulan mandiri juga.

“Data usulan mandiri sebanyak 46.219 orang dan usulan dari dinas sebanyak 54.000 orang,” katanya.