SuaraJawaTengah.id - Meski eks Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menganggap kebijakan eks Menteri KKP itu sudah pro nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengatakan, selama pemerintahan Edhy Prabowo sudah pro dengan nelayan.
"Jelas sudah baik selama pemerintahan Pak Edhy," jawabnya kepada suara.com, Jumat (4/12/2020).
Selama Edhy Prabowo menjadi Menteri KKP nelayan yang berada di Kabupaten Pati mudah untuk mengurusi surat-surat yang dibutuhkan oleh para nelayan. Menurutnya, banyak perubahan selama Menteri KKP dijabat Edhy Prabowo.
Baca Juga:Ngabalin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers Terkait Kasus Edhy Prabowo
"Sudah banyak perubahan banyak untuk nelayan. Mudah ngurus surat-surat," ucapnya.
Selain itu, kebijakan yang paling ketara selama Menteri KKP dijabat oelh Edhy Prabowo tak ada lagi penangakapan nelayan. Kebijkan tersebut membuat nelayan yang ada di Pati lebih tenang ketika di laut.
"Tidak ada penangkapan lagi bagi nelayan. Sudah banyak perubahan bagi nelayan," imbuhnya.
Menurutnya, kebijakan yang telah dibuat oleh Edhy Prabowo harus dilanjutkan karena mensejahterakan nelayan terutama nelayan yang ada di Kabupaten Pati.
"Kebijkannya harus tetap dilanjut, kalau urusan yang lain itu urusan politik. Nelayan tak mengenal politik. Kita hanya kenal kerja-kerja dan kerja," tegasnya.
Baca Juga:Dituding Jebak Edhy Prabowo, Ngabalin: Saya Diadu Domba dengan KPK Ini
Selain itu, dia juga setuju dengan kebijkan Edhy Prabowo yang memperbolehkan penjualan benih lobster. Menurutnya, kebijakan tersebut baik dan menambah kesejahteraan nelayan.
"Baik kebijkannya itu, kan menambah kesejahteraan nelayan," imbuhnya.
Kontributor : Dafi Yusuf
